Anggota DPR Usul Anggaran MBG Dipotong untuk Angkat Guru PPPK Jadi PNS di 2027

Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru PPPK sekaligus memastikan mereka memperoleh hak-hak sebagai ASN. Hal ini disampaikan Mesakh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

"Diharapkan diangkat menjadi aparatur sipil tetap, tidak kontrak lagi. Kedua mendapatkan hak-hak seperti aparatur sipil negara," ujar Mesakh.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk mendukung pengangkatan tersebut dapat diupayakan melalui efisiensi belanja pemerintah. Politikus Fraksi PAN ini menilai masih terdapat anggaran kementerian/lembaga yang dapat dievaluasi, khususnya belanja yang tidak bersifat mendesak dan tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Anggaran efisien kan program besar-besar ini untuk CPNS baru, dari program-program besar di beberapa kementerian lembaga, seperti MBG dan beberapa kementerian lain anggarannya bisa dipergunakan," kata Mesakh.

Mesakh mencontohkan sejumlah belanja dalam program pemerintah yang menurutnya masih dapat diefisienkan, dengan penghematan dari belanja yang tidak mendesak tersebut dapat dialihkan untuk mendukung pembiayaan pengangkatan guru PPPK menjadi PNS.

Sebagai konteks, usulan ini muncul di tengah kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai penataan status kepegawaian guru PPPK, yang salah satu poinnya memberikan kesempatan bagi guru PPPK mengikuti seleksi CPNS mulai 2027. Sejumlah anggota DPR sebelumnya juga telah mendorong agar anggaran MBG dikeluarkan dari pos anggaran pendidikan pada 2027, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemisahan kedua alokasi tersebut.