Anggota Komisi II DPR RI Mesakh Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru PPPK menjadi PNS pada 2027, mengusulkan kebutuhan anggarannya diambil dari efisiensi belanja sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan sebanyak 172.323 guru berstatus non-ASN atau honorer akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai awal Januari 2027, dengan mekanisme seleksi yang sama seperti pelamar umum tanpa jalur pengangkatan langsung.
Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia mengapresiasi tambahan anggaran Rp20,5 triliun untuk membantu pemda membayar gaji ASN. Namun, kebijakan itu dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan kenaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama mencapai 700 persen, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, menyoroti kesenjangan antara besarnya anggaran pendidikan nasional dengan kesejahteraan nyata para guru dan dosen di Indonesia.
Komisi II DPR meminta pemerintah membiayai gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengapresiasi pengakuan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan gaji guru dan ASN masih kurang baik akibat kebocoran keuangan negara. PGRI berharap hasil efisiensi anggaran dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dengan standar minimum kenaikan 100 persen dari gaji pokok.
Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno menyatakan keprihatinannya atas munculnya sekat-sekat di kalangan guru berdasarkan status kepegawaian, yakni ASN, PPPK, dan guru paruh waktu. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2026 di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Komisi II DPR RI mendesak pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji PPPK guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan dari APBD ke APBN. Di sejumlah daerah, porsi belanja pegawai sudah melampaui 60–70 persen APBD — jauh melewati batas ideal 30 persen yang ditetapkan undang-undang.
Kementerian Sosial memastikan akan merekrut lebih dari 3.000 guru dan 5.000 tenaga kependidikan (tendik) baru guna mendukung operasional Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
