img

Ketum PGRI Prihatin Guru Terpecah Berdasar Status Kepegawaian, Desak Persatuan di Konkernas 2026

Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno menyatakan keprihatinannya atas munculnya sekat-sekat di kalangan guru berdasarkan status kepegawaian, yakni ASN, PPPK, dan guru paruh waktu. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2026 di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Ketum PGRI Prihatin Guru Terpecah Berdasar Status Kepegawaian, Desak Persatuan di Konkernas 2026

Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Teguh Sumarno, mengajak seluruh guru di Indonesia untuk mengakhiri perbedaan kelompok berdasarkan status kepegawaian dan kembali bersatu dalam memperjuangkan kemajuan dunia pendidikan.

Hal itu disampaikan Teguh saat membuka Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI 2026 yang digelar di Jakarta pada 19–20 Juni 2026.

Menurut Teguh, saat ini masih terdapat sekat-sekat di kalangan guru yang terbagi dalam kelompok guru aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru paruh waktu.

"Sekarang guru-guru ini berkubu-kubu, ada ASN, PPPK, dan guru paruh waktu. Kalau PB PGRI, pengurus provinsi, kota dan kabupaten tidak tanggap, maka kubu-kubu ini akan berkepanjangan," kata Teguh dalam sambutannya.

Ia menilai kondisi tersebut harus segera diantisipasi agar tidak menimbulkan perpecahan yang semakin dalam di kalangan tenaga pendidik. Teguh bahkan mengingatkan seluruh jajaran pengurus PGRI agar serius menyikapi persoalan tersebut.

"PGRI ini sedang dipecah belah dan diadu domba oleh pihak tertentu. Apabila kami dari PB PGRI tidak serius dan tidak mengantisipasi persoalan tersebut, maka kami akan berdosa. Saya berharap tidak ada lagi kubu-kubuan para guru," tegasnya.

Selain mengajak guru bersatu, Teguh juga meminta seluruh pengurus PGRI di daerah lebih aktif menampung aspirasi para guru. Menurutnya, PGRI harus menjadi wadah perjuangan bagi guru untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, terutama terkait kesejahteraan dan perlindungan profesi.

"Guru sudah tidak berani berteriak menyampaikan aspirasi. Guru tidak berani menentang birokrasi. Hanya lewat PGRI yang bisa mewakili hati nurani mereka untuk memperbaiki kehidupan guru yang lebih baik," ujarnya.

Teguh juga menyoroti masih banyak guru yang bertugas di daerah terpencil, pegunungan, maupun wilayah kepulauan yang dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal. Ia menegaskan ke depan PGRI tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi para guru.

"Tapi Insya Allah dengan kehadiran pengurus PB PGRI sekarang dan melalui Konkernas ini bisa membawa perubahan bagi para guru. Kalau PGRI jujur dan adil, masyarakat Indonesia bisa makmur," katanya.

Lebih lanjut, Teguh menekankan pentingnya integritas dalam tubuh organisasi PGRI. Menurutnya, perubahan hanya dapat terwujud apabila seluruh pengurus menjalankan organisasi dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab.

"Bagaimana ada rasa tanggung jawab seorang guru kalau honornya saja tidak diperhatikan," tegasnya.

Banner Side 1
BAGIKAN :