Ketua BEM FH UBK Akui Terima Suap Cash dari Polisi agar Tak Demo di Istana

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Muhammad Abdi Maludin mengakui dalam sebuah video bahwa dirinya menerima uang yang diduga sebagai suap sebelum aksi di Istana Negara pada 15 Juni 2026. Uang tersebut diakuinya bersumber dari pihak kepolisian dengan tujuan agar mahasiswa UBK tidak menggelar aksi di Istana Negara.

“Perkara uang itu saya diberi cash, agar tidak turun ke Istana Negara tetapi teman-teman tetap turun,” jelas Abdi. Ia menjelaskan sempat menerima tawaran uang dari sejumlah pihak dengan tujuan agar aksi mahasiswa tidak digelar, namun awalnya menolak tawaran tersebut. “Memang sejak sebelum aksi sudah banyak yang memberi uang, tapi saya menolak,” katanya, disusul sorak-sorai teman-teman dan civitas akademika kampus UBK.

Abdi juga menyebut adanya keterlibatan alumni Fakultas Hukum dalam proses transaksi tersebut, dengan pembagian uang baru dilakukan setelah aksi berlangsung. Meski telah menerima dana dari kepolisian agar tidak melakukan aksi baik di Istana maupun DPR, aksi tetap dilaksanakan oleh mahasiswa UBK.

Usai aksi di Medan Merdeka Selatan, Abdi dan sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara pada hari yang sama, 15 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa UBK memberi tenggat waktu lima hari agar pemerintah mendengarkan tuntutan mereka, yang mencakup permintaan pembekuan sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan audit transparansi kebijakan deputi kedaulatan pangan di wilayah.