PDIP Dinilai Bermain Dua Kaki, IPR: Demokrasi Indonesia Butuh Oposisi Tegas, Bukan Penyeimbang

Jakarta, 23 Juni 2026 — Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memposisikan diri sebagai "penyeimbang" pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin mendapat kritik tajam dari partai-partai koalisi pemerintah karena dianggap tidak konsisten dan bermain dua kaki.

Menurut Iwan, sikap kritis partai koalisi pemerintah terhadap PDIP belakangan ini tidak lepas dari situasi sosial-politik terkini. Ia menduga partai seperti Golkar dan PKB mencurigai adanya peran PDIP di balik gelombang kritik dan demonstrasi terhadap pemerintahan Prabowo, termasuk munculnya narasi "Reformasi Jilid II" dan gerakan penggulingan Prabowo, meski hal ini telah dibantah oleh DPP PDIP sendiri.

"PDIP sengaja tidak menegaskan posisinya sebagai oposisi maupun bergabung penuh ke koalisi pemerintah. Mereka ingin memainkan dua peran sekaligus — mengkritisi kebijakan yang dinilai merugikan rakyat dan partai, sekaligus mendukung kebijakan yang menguntungkan keduanya," ujar Iwan.

Iwan menjelaskan, sikap abu-abu ini juga merupakan pelajaran dari pengalaman PDIP pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat partai tersebut mengambil posisi berseberangan langsung dengan penguasa dan harus menghadapi tekanan politik signifikan hingga Pilpres 2024.

Ia menambahkan, salah satu penghalang utama PDIP untuk bergabung penuh dengan koalisi pemerintah adalah masih kuatnya pengaruh kelompok pendukung Jokowi di dalam Kabinet Prabowo-Gibran, di tengah konflik PDIP/Megawati dengan Jokowi yang terus meruncing sejak Pilpres 2024.

Demokrasi Butuh Oposisi, Bukan Penyeimbang

Lebih jauh, Iwan menegaskan bahwa secara formal sistem demokrasi Indonesia hanya mengenal dua posisi partai: koalisi pendukung pemerintah atau oposisi. Ia mendorong PDIP untuk secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi demi kesehatan demokrasi.

"Saat ini tidak ada satu pun partai di parlemen yang menyatakan diri beroposisi. Nasdem dan PKS pun memilih jalan tengah, tidak oposisi tapi juga tidak berkoalisi. Ini membuat fungsi check and balance terhadap kebijakan pemerintah menjadi lemah," kata Iwan, mencontohkan polemik UU Polri sebagai salah satu kebijakan yang menurutnya lolos dari pengawasan memadai akibat absennya oposisi yang solid.

Iwan menutup pandangannya dengan menyebut PDIP sebagai partai yang paling memiliki "DNA" oposisi dibanding partai lain di parlemen, sehingga publik dinilai lebih menginginkan PDIP mengambil sikap oposisi secara total ketimbang bertahan dengan posisi penyeimbang yang dianggap ambigu.