Masa Depan Gerakan Mahasiswa dan Relasi Patronase

Jakarta - Aksi demonstrasi mahasiswa kembali membanjiri jalan-jalan di berbagai kota. Fenomena beberapa pekan terakhir ini menjadi alarm nyaring bagi penguasa yang dinilai mulai abai pada suara publik. 

Sejarah mencatat, mahasiswa adalah oposisi biner paling setia di Indonesia. Setiap kali kekuasaan menutup telinga dari kritik, mahasiswa selalu turun tangan sebagai kekuatan moral demi meluruskan kiblat keadilan.

Namun, ada anomali yang mendasar jika kita membandingkan gerakan mahasiswa hari ini dengan generasi pendahulu mereka. 

Pada masa lalu, para aktivis kampus memiliki jejaring mentor dan tokoh senior di luar lingkar kekuasaan yang dapat menjadi sumber gagasan, strategi, sekaligus perlindungan politik. 

Relasi patronase dalam konteks ini bermakna positif. Karena kehadiran figur-figur tersebut memberi arah bagi gerakan agar tidak berjalan sendirian menghadapi negara.

Kini, situasinya berubah. Sebagian tokoh yang dahulu dikenal sebagai penggerak reformasi, telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan itu sendiri.

Sebagian besar ikon pergerakan mahasiswa 1998, mulai dari Budiman Sudjatmiko, Nezar Patria, Agus Jabo Priyono, hingga Mugiyanto Sipin, kini telah masuk ke dalam struktur Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo. 

Bahkan tokoh buruh yang vokal seperti Said Iqbal pun akhirnya merapat ke kekuasaan, sebagai penasihat khusus presiden.

Perubahan posisi tersebut membuat gerakan mahasiswa kehilangan sebagian jangkar moral dan patron intelektual yang dahulu menjadi sumber konsolidasi.

Ketika jangkar tersebut menghilang, di satu sisi, gerakan mahasiswa menjadi lebih independen karena tidak memiliki keterikatan dengan elite politik tertentu.

Di sisi lain, ketiadaan patron juga melahirkan fragmentasi. Tidak ada lagi figur pemersatu yang mampu menyatukan energi gerakan ke dalam agenda politik yang terukur.

Belum lagi, ancaman gerakan yang kehilangan jangkar ideologis justru lebih rentan ditarik ke dalam orbit kepentingan politik yang bersifat pragmatis. 

Tidak sedikit aksi yang lahir dari kegelisahan autentik mahasiswa, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kelompok yang memiliki agenda politik tersendiri.

Aksi-aksi mahasiswa hari ini akhirnya berkembang secara sporadis, terpisah satu sama lain, dan sering kali bergerak dalam kerangka isu yang berbeda-beda. 

Fragmentasi Gerakan dan Solusinya

Dalam merespons berbagai persoalan yang muncul belakang ini, mulai dari nilai tukar rupiah di kisaran Rp 17.984 hingga Rp 18.012 per dollar AS yang terus berfluktuasi di level yang mengkhawatirkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga tersendatnya sejumlah program unggulan pemerintah, kelompok-kelompok mahasiswa mengartikulasikan kritik dengan pendekatan yang tidak selalu sama.

Di Jakarta, gerakan yang dimotori oleh BEM Universitas Indonesia (UI) serta kampus lain cenderung mengusung agenda-agenda kebijakan yang spesifik, mulai dari kritik terhadap pemborosan anggaran negara, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan energi, efektivitas program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga menguatnya militerisme dalam ruang sipil. 

Sementara itu, sejumlah gerakan di daerah yang dimotori oleh aliansi BEM dan Cipayung Plus di Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya menunjukkan ekspresi kemarahan yang lebih radikal dan lebih konfrontatif mengancam bakal menyulut Reformasi Jilid II.

Kekuatan yang besar yang tidak terkonsolidasi dengan baik hanya menjadi letupan-letupan lokal karena tidak dihubungkan oleh visi dan agenda yang sama.

Fragmentasi yang terlalu tajam ini membuat gerakan kehilangan daya tekan politik terhadap stabilitas pusat kekuasaan. 

Situasi tersebut menunjukkan bahwa masa depan gerakan mahasiswa sedang berada di persimpangan jalan. 

Sebagai solusi, gerakan mahasiswa kedepan harus mampu membangun model kepemimpinan kolektif yang tidak bergantung pada figur tertentu. 

Sebab, jika generasi sebelumnya bertumpu pada patronase intelektual sebagai sumber kekuatan, generasi hari ini dituntut menemukan bentuk konsolidasi baru yang lahir dari kesadaran bersama. (*)

Penulis: Peneliti Literasi Politik Indonesia (LPI) - Aldo Muhamad Derlan