img
Tag IPR
Nasional Jumat, 02 Oktober 2026

Masuk Istana, Mungkin Rocky Gerung Bosan Kritik dari Luar dan Akan Kritik dari Dalam?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai masuknya Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan ironi sekaligus eksperimen politik yang menarik. Ia mempertanyakan apakah Rocky akan tetap kritis dari dalam Istana atau justru berubah setelah berada di lingkar kekuasaan.
Nasional Kamis, 01 Oktober 2026

Suyudi Ario Seto dan Ekspektasi Baru terhadap Polri

Indonesia Political Review (IPR) menilai sosok Komjen Pol Suyudi Ario Seto memiliki modal pengalaman yang relevan untuk memimpin Polri pada fase yang membutuhkan penguatan profesionalisme dan reformasi kelembagaan. Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan menyebut pengalaman panjang Suyudi di bidang reserse menjadi modal penting, namun tantangan ke depan jauh lebih besar untuk menerjemahkannya menjadi reformasi institusi secara menyeluruh.
Nasional Kamis, 01 Oktober 2026

Pergantian Kapolri Jadi Momentum Reformasi Polri dan Konsolidasi Kekuasaan Era Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru harus dilihat bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan institusi kepolisian, melainkan momentum penting untuk melakukan reformasi Polri secara lebih mendasar. Ia menekankan tantangan utama Kapolri baru adalah memastikan Polri semakin profesional, transparan, dan tidak tersandera kepentingan politik.
Nasional Selasa, 29 September 2026

IPR Apresiasi Prabowo Pangkas Antrean Haji dari 49 Tahun Jadi 14 Tahun

Indonesia Political Review (IPR) mengapresiasi political will Presiden Prabowo Subianto yang memangkas masa tunggu keberangkatan jemaah haji dari 49 tahun menjadi sekitar 14 tahun. Langkah ini dinilai sebagai terobosan konkret dalam pelayanan haji yang lebih berkeadilan.
Nasional Minggu, 27 September 2026

IPR: Prabowo Kritik Pandangan Pakar Bukan Berarti Anti-Pakar, Jangan Dipelintir Keluar Konteks

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membantah tidak menghormati para pakar perlu dilihat secara utuh dan proporsional. Ia menegaskan kritik Presiden terhadap suatu pendapat tidak sama dengan sikap tidak menghormati orang yang menyampaikannya.
Nasional Jumat, 25 September 2026

IPR: Jika Dugaan Skandal Timothy Ivan Terbukti, Presiden Harus Pecat dan APH Wajib Bergerak

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai munculnya pemberitaan mengenai dugaan skandal yang menyeret Deputi BAKOM RI Timothy Ivan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum (APH). Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto harus mencopot pejabat tersebut apabila dugaan pelanggaran hukum terbukti, sekaligus mengingatkan agar proses pemeriksaan tetap dilakukan secara objektif dan transparan.
Nasional Selasa, 22 September 2026

IPR: Pendidikan Gratis hingga PTN Bisa Dongkrak Kepuasan Publik dan Elektabilitas Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri berpotensi meningkatkan kepuasan publik. Kebijakan ini, jika dibarengi kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan, dapat memperkuat dukungan politik.
Nasional Sabtu, 19 September 2026

IPR Dukung Prabowo Wujudkan Pendidikan Gratis dari SD hingga Universitas

Indonesia Political Review (IPR) mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (18/9/2026). Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan menilai gagasan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
Nasional Jumat, 18 September 2026

Gibran dan Budi Arie Kritik MBG, IPR: Koalisi Prabowo-Jokowi Mulai di Persimpangan Jalan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Budi Arie Setiadi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dibaca dalam konteks politik, bukan sekadar perbedaan pandangan teknis. Ia menyebut dinamika ini sebagai sinyal bahwa koalisi Prabowo-Jokowi mulai berada di persimpangan jalan.
Politik Rabu, 16 September 2026

Prabowo Sanjung Pramono Anung, Sinyal Koalisi Gerindra-PDIP di 2029?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menulis analisis yang menyoroti pujian terbuka Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai pujian tersebut mencerminkan komunikasi politik yang positif antara Prabowo dan lingkungan PDIP, meski belum bisa langsung diartikan sebagai kesepakatan koalisi menuju Pilpres 2029.
Nasional Jumat, 11 September 2026

IPR: Inpres Larangan Bakar Lahan Bukti Keseriusan Prabowo Lindungi Hutan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Instruksi Presiden yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar sebagai bukti perhatian serius Presiden Prabowo Subianto terhadap perlindungan hutan dan lingkungan. Kebijakan ini harus diikuti pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Nasional Senin, 07 September 2026

Anwar Hafid Layak Jadi Contoh Kepala Daerah, IPR: Program Berani Pintar dan Berani Sehat Buktikan Politik Bisa Hadir untuk Rakyat

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid layak menjadi contoh bagi kepala daerah lain di Indonesia berkat program Berani Pintar dan Berani Sehat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Nasional Sabtu, 05 September 2026

IPR: Tidak Ada Ormas yang Kebal Hukum, Penegakan Hukum Harus Berbasis Bukti Bukan Asumsi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menanggapi pernyataan akademisi Feri Amsari yang mengaku takut terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB, menegaskan tidak ada ormas yang kebal hukum, namun proses hukum harus tetap berbasis bukti, bukan asumsi atau framing di ruang publik.
Nasional Kamis, 03 September 2026

Keracunan MBG Berulang, IPR: Harus Berapa Kali Ganti Kepala BGN agar Rakyat Tak Lagi Jadi Korban?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi di sejumlah daerah seperti Sidoarjo, Toraja, dan Nganjuk menunjukkan persoalan tata kelola, bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan yang bisa diselesaikan lewat pergantian pejabat.
Nasional Rabu, 02 September 2026

Dedi Mulyadi Bertemu Botok di Pati, IPR: Apa Urgensinya Selain Pencitraan dan Mencari Manfaat Elektoral?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mempertanyakan urgensi pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok, menilai publik berhak mempertanyakan agenda politik di balik pertemuan tersebut.
Nasional Senin, 31 Agustus 2026

IPR: Ketum Baru PBNU Harus Bawa NU Fokus pada Umat dan Bangsa, Jangan Terjebak Politik Praktis

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan berharap kepemimpinan baru KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU dapat membawa NU semakin fokus pada khittahnya sebagai organisasi keumatan, tanpa terjebak dalam politik praktis.
Nasional Minggu, 30 Agustus 2026

Muktamar NU Minta Pemerintah Tak Pakai Anggaran Pendidikan untuk MBG, IPR: Ini Masukan Konstruktif

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rekomendasi Muktamar ke-35 NU yang meminta pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 2027 sebagai masukan konstruktif, bukan bentuk serangan terhadap pemerintah.
Nasional Jumat, 28 Agustus 2026

Buka Muktamar NU di Jombang, IPR: Prabowo Tunjukkan Kedekatan dengan Kiai, Santri dan Pesantren

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar NU di Jombang menjadi simbol kedekatan Presiden dengan kalangan ulama, kiai, santri, dan pesantren, sekaligus modal sosial penting bagi pemerintahannya.
Nasional Rabu, 26 Agustus 2026

IPR Soal Pernyataan Budi Arie tentang Perubahan Kekuasaan: Jangan Bangun Spekulasi yang Ganggu Stabilitas Pemerintahan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyoroti pernyataan Budi Arie Setiadi yang membicarakan kemungkinan perubahan kekuasaan sebelum 2029. IPR meminta Budi Arie segera klarifikasi dan mengingatkan agar elite politik tidak membangun narasi yang memperbesar ketidakpastian dan berpotensi mendelegitimasi pemerintahan yang sah.
Nasional Senin, 24 Agustus 2026

Ada Pola di Balik Isu "Rusuh Agustus Jilid II", Negara Diminta Waspada

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengungkap adanya pola produksi dan penyebaran narasi "Rusuh Agustus Jilid II" yang terus diperbesar melalui akun dan jaringan buzzer di media sosial, sehingga negara perlu waspada tanpa memicu kepanikan publik.
Nasional Jumat, 21 Agustus 2026

IPR: Kabinet Bayangan Jangan Berubah Menjadi Instrumen Delegitimasi Pemerintahan yang Sah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rencana Kabinet Bayangan menghimpun "dana perjuangan" secara sukarela perlu dicermati serius, karena berpotensi menyangkut batas kewenangan dan delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.