Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membantah tidak menghormati para pakar perlu dilihat secara utuh dan proporsional. Ia menegaskan kritik Presiden terhadap suatu pendapat tidak sama dengan sikap tidak menghormati orang yang menyampaikannya.
Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan
Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menulis analisis politik yang menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membantah tuduhan tidak menghormati para pakar. Analisis ini merupakan opini pribadi penulis.
Menurut Iwan, perbedaan pandangan antara Presiden dengan sebagian kalangan pakar merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan kebijakan negara, dan kritik Presiden terhadap suatu pendapat atau analisis tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai sikap anti-pakar.
"Presiden berhak mengkritisi pendapat siapa pun, termasuk para pakar, apabila ada pandangan yang menurut pemerintah tidak sesuai dengan data, kondisi lapangan, atau kepentingan nasional. Mengkritik sebuah pendapat tidak sama dengan tidak menghormati orang yang menyampaikan pendapat," kata Iwan.
Ia menilai pernyataan Presiden justru harus dibaca dalam konteks pentingnya pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kombinasi antara data, kajian, pengalaman lapangan, serta pertimbangan strategis. "Pakar memberikan perspektif dan rekomendasi, tetapi keputusan politik dan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden. Pakar bukan pengambil keputusan, tetapi masukan pakar tetap penting sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan," ujarnya.
Iwan juga mengingatkan agar pernyataan pejabat publik tidak dipotong-potong sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari maksud sebenarnya. "Jangan sampai kritik terhadap satu pandangan pakar kemudian digeneralisasi menjadi Presiden tidak menghormati pakar. Itu dua hal yang berbeda. Perbedaan pendapat jangan dipelintir menjadi konflik antara Presiden dengan dunia akademik atau kalangan profesional," tegasnya.
Menurut Iwan, pemerintahan yang sehat justru membutuhkan ruang bagi perdebatan berbasis data. Pemerintah tidak harus selalu menerima seluruh rekomendasi pakar, demikian pula pakar tidak harus selalu sepakat dengan pemerintah. "Yang penting bukan siapa yang paling keras atau siapa yang paling merasa benar. Yang penting adalah apakah argumentasinya berbasis data, apakah kebijakannya bisa dipertanggungjawabkan, dan apakah hasil akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.
Iwan menambahkan, di era pemerintahan Prabowo, hubungan antara pemerintah, akademisi, peneliti, profesional, dan kelompok masyarakat sipil perlu dibangun dalam pola komunikasi yang lebih terbuka. "Presiden membutuhkan pakar, dan pakar juga membutuhkan pemerintah sebagai institusi yang menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan. Jadi jangan dibenturkan. Kritik pemerintah terhadap pendapat pakar adalah bagian dari demokrasi, sementara kritik pakar terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari mekanisme checks and balances publik," jelas Iwan.
Ia menutup analisisnya dengan berharap polemik mengenai pernyataan Presiden tidak berhenti pada perdebatan soal apakah Presiden menghormati atau tidak menghormati pakar, melainkan diarahkan pada substansi persoalan dan kualitas kebijakan. "Jangan sibuk memperdebatkan siapa yang tersinggung. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan pemerintah benar, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Di situlah seharusnya perdebatan publik ditempatkan," pungkasnya.