img

Kejagung Pastikan Proses Hukum Riza Chalid Jalan Terus Meski Buron di Luar Negeri, Sidang In Absentia Disiapkan

Kejaksaan Agung memastikan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid tetap berjalan meski ia berada di luar negeri. Penyidik dan penuntut umum telah berbulan-bulan berupaya menghadirkan tersangka, termasuk melalui sidang in absentia, sembari menelusuri aset. Opsi tuntutan hukuman mati juga terbuka dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina ini.

Kejagung Pastikan Proses Hukum Riza Chalid Jalan Terus Meski Buron di Luar Negeri, Sidang In Absentia Disiapkan Foto: Pengusaha Minyak Muhammad Riza Chalid

Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid tidak berhenti, meski tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina (Persero) itu masih berada di luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan penyidik dan penuntut umum sudah beberapa bulan berupaya menghadirkan para tersangka yang melarikan diri ke luar negeri, termasuk untuk persidangan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

"Penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung sudah beberapa bulan lalu sedang berusaha menghadirkan para pelaku atau tersangka yang melarikan diri yang berada di LN dan juga untuk dilakukan persidangan secara in absentia, baik itu MRC ataupun Juristan," kata Anang, Minggu (22/11/2026).

Anang menegaskan proses pidana tidak berhenti hanya karena tersangka belum berhasil dihadirkan. Selain melanjutkan perkara, Kejagung terus menelusuri aset milik para tersangka.

Menurut Anang, persidangan in absentia harus melalui sejumlah tahapan. Tersangka lebih dulu diumumkan dan dimasukkan daftar pencarian orang (DPO), lalu diajukan red notice ke Interpol. Jaksa juga mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk keterangan para pelaku dan saksi lain.

Perkara pihak lain yang diduga terlibat, termasuk perkara yang menjerat anak Riza Chalid, telah melalui proses persidangan dan kini berada dalam tahap upaya hukum.

Anang juga menanggapi kemungkinan Riza Chalid dituntut hukuman mati. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyatakan Kejagung membuka opsi tuntutan mati dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina.

"Terkait tuntutan mati dapat dimungkinkan dilakukan dan itu ada dan diatur dalam UU, namun demikian ada parameter/syarat dan ketentuan dalam menerapkan tuntutan mati," kata Anang.

Ia menegaskan keputusan soal tuntutan pidana akan didasarkan pada hasil persidangan dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

"Untuk penerapan tuntutan berdasarkan dari hasil di persidangan apakah memenuhi syarat dan kondisinya sesuai undang-undang dalam penerapan tuntutan mati," ujarnya.

Riza Chalid masuk DPO sejak 19 Agustus 2025 setelah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. Dalam perkara ini, Kejagung menetapkan total 18 tersangka.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya mendesak Kejagung segera menggelar sidang in absentia terhadap Riza Chalid dan melayangkan somasi kepada Jampidsus. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut penanganan perkara Riza Chalid tidak menunjukkan tindak lanjut selama lebih dari satu tahun, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Meskipun Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan dalam DPO, hingga saat ini terhitung sudah lebih dari satu tahun tidak kunjung ditemukan tindak lanjut terhadap penanganan perkara yang melibatkan tersangka Riza Chalid," kata Boyamin dalam somasinya.

Boyamin juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada 2023.

Banner Side 1
BAGIKAN :