Panitia Ad Hoc MPR akan membahas masukan Mahfud MD soal jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam rapat Senin (23/11/2026). Mahfud menilai sidang 9 Desember berisiko tidak sah jika tenggang 14 hari kerja pengajuan calon tak terpenuhi. MPR menegaskan jadwal belum berubah.
Jakarta — Panitia Ad Hoc pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akan membahas masukan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengenai jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan dijadwalkan dalam rapat panitia pada Senin (23/11/2026).
Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR Abidin Fikri menyatakan semua masukan yang berkembang di masyarakat akan menjadi perhatian panitia, termasuk pandangan Mahfud.
"Apa yang berkembang di masyarakat termasuk masukan dari Pak Mahfud MD tentu akan menjadi perhatian semua pihak termasuk dari Panitia Ad Hoc MPR dan sesuai dengan kesepakatan pada rapat awal Panitia Ad Hoc yang lalu," kata Abidin kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).
Abidin menyebut masukan terkait undang-undang hingga Tata Tertib (Tatib) MPR akan dibahas dalam rapat tersebut. Ia menegaskan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden masih terjadwal pada hari yang sama.
"Berkaitan dengan waktu pelaksanaan Sidang MPR masih mengacu pada tanggal 9 Desember 2026," ujarnya.
Sebelumnya, Mahfud menyarankan agar sidang paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru diundur dari jadwal 9 Desember 2026. Ia menyampaikan hal itu melalui unggahan di media sosial, Jumat (20/11/2026).
"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, pengajuan calon pengganti wakil presiden harus dilakukan 14 hari kerja sebelum sidang MPR. Ia mengingatkan, jika hingga 19 November 2026 pukul 00.00 Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon, pelaksanaan sidang pada 9 Desember perlu dipertimbangkan kembali. Memaksakan sidang pada tanggal itu, kata dia, berkonsekuensi tidak sah.
Dengan perhitungan 14 hari kerja, Mahfud menyebut sidang sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026. Ia menilai penyesuaian jadwal masih memungkinkan selama proses berlangsung dalam batas 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.
Anggota Panitia Ad Hoc MPR Ahmad Irawan menegaskan belum ada perubahan jadwal. Ia menyebut ketentuan yang paling prinsip adalah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tentang tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
"Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden," kata Irawan, Sabtu (21/11/2026).
Politikus Fraksi Golkar itu mengatakan catatan Mahfud soal ketentuan 14 hari kerja akan dipelajari Panitia Ad Hoc yang bertugas merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan wakil presiden, lalu dibawa ke rapat gabungan MPR.
"Belum ada perubahan jadwal. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari," tegasnya.
Rapat gabungan MPR sebelumnya telah menyetujui 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna. Rapat panitia pada Senin menjadi salah satu tahapan untuk memastikan mekanisme dan jadwal pemilihan tidak bertentangan dengan konstitusi, UU MD3, maupun Tatib MPR.