img

IPR: Pendidikan Gratis hingga PTN Bisa Dongkrak Kepuasan Publik dan Elektabilitas Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rencana Presiden Prabowo Subianto memperluas pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri berpotensi meningkatkan kepuasan publik. Kebijakan ini, jika dibarengi kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kesehatan, dapat memperkuat dukungan politik.

IPR: Pendidikan Gratis hingga PTN Bisa Dongkrak Kepuasan Publik dan Elektabilitas Prabowo Foto: Presiden Prabowo

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri dinilai dapat menjadi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekaligus memperkuat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan, pendidikan merupakan salah satu kebutuhan paling fundamental masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mampu mengurangi beban biaya pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi berpotensi mendapatkan respons positif yang luas.

“Kalau pendidikan gratis benar-benar bisa diwujudkan sampai perguruan tinggi negeri, ini bukan sekadar program populis. Ini investasi besar negara terhadap masa depan generasi muda. Dampaknya sangat mungkin dirasakan langsung oleh keluarga Indonesia,” kata Iwan.

Menurutnya, kebijakan pendidikan gratis akan semakin kuat apabila dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga kesehatan. Ketiga kelompok profesi tersebut merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan publik.

“Jangan hanya murid dan mahasiswa yang diperhatikan. Guru dan dosen harus semakin sejahtera, demikian juga tenaga kesehatan. Kalau negara ingin membangun manusia Indonesia yang berkualitas, maka orang-orang yang mendidik dan melayani masyarakat juga harus mendapatkan perhatian serius,” ujarnya.

Iwan menilai, kombinasi antara pendidikan gratis dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan dapat menjadi salah satu fondasi penting bagi pemerintahan Prabowo untuk membangun persepsi bahwa pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain pendidikan, sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo juga mulai memasuki fase pembuktian. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan berbagai program sosial-ekonomi lainnya perlu terus diperbaiki agar manfaatnya semakin nyata dan merata.

“Pemerintah sekarang masuk pada fase yang sangat penting, yaitu fase pembuktian. Program tidak cukup hanya bagus di atas kertas. Masyarakat harus melihat hasilnya, merasakan manfaatnya, dan merasakan adanya perubahan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia menambahkan, jika MBG semakin berkualitas, Koperasi Desa Merah Putih semakin produktif, Sekolah Rakyat semakin banyak memberikan akses pendidikan, dan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi benar-benar terealisasi, maka masyarakat akan melihat pemerintahan Prabowo bukan hanya dari narasi, tetapi dari hasil.

Karena itu, Iwan menilai terdapat peluang bahwa keberhasilan sejumlah program prioritas tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo. Dalam konteks politik jangka panjang, persepsi keberhasilan kebijakan juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dukungan politik.

Namun, Iwan mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pencitraan program. Tantangan terbesar justru memastikan program berjalan konsisten, tepat sasaran, bebas dari kebocoran, serta memiliki standar pelayanan yang baik.

“Jangan sampai programnya besar tetapi pelaksanaannya bermasalah. Pemerintah harus memastikan kualitas, pengawasan dan transparansinya. Karena semakin besar program, semakin besar pula ekspektasi masyarakat,” tegasnya.

Banner Side 1
BAGIKAN :