img

Pergantian Kapolri Jadi Momentum Reformasi Polri dan Konsolidasi Kekuasaan Era Prabowo

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru harus dilihat bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan institusi kepolisian, melainkan momentum penting untuk melakukan reformasi Polri secara lebih mendasar. Ia menekankan tantangan utama Kapolri baru adalah memastikan Polri semakin profesional, transparan, dan tidak tersandera kepentingan politik.

Pergantian Kapolri Jadi Momentum Reformasi Polri dan Konsolidasi Kekuasaan Era Prabowo Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menulis analisis politik yang menyoroti persetujuan DPR RI terhadap Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Analisis ini merupakan opini pribadi penulis.

Menurut Iwan, pergantian Kapolri harus dilihat bukan sekadar sebagai pergantian pucuk pimpinan institusi kepolisian, melainkan sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi Polri secara lebih mendasar. Ia menilai tantangan Kapolri baru bukan hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memastikan Polri semakin profesional, transparan, akuntabel, dan tidak tersandera oleh kepentingan politik kelompok tertentu.

"Pergantian Kapolri jangan berhenti pada pergantian figur. Ini harus menjadi momentum reformasi Polri. Yang harus berubah bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi juga kultur, tata kelola, pengawasan dan kualitas penegakan hukum," ujar Iwan, Kamis (1/10/2026).

Ia menilai masyarakat membutuhkan kepolisian yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga Kapolri baru harus menjadikan penguatan pengawasan internal, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, meritokrasi dalam penempatan jabatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai agenda utama.

Iwan juga menyoroti potensi jejaring patronase politik yang terbentuk dari kekuasaan sebelumnya. Menurutnya, warisan kekuasaan pemerintahan sebelumnya tidak serta-merta hilang ketika terjadi pergantian presiden, namun hal itu tidak boleh dijawab dengan politik pembersihan. "Kalau ada pejabat atau aparat yang masih memiliki kedekatan dengan kekuatan politik lama, ukurannya bukan siapa dekat dengan siapa. Ukurannya adalah profesionalisme, integritas dan kinerjanya. Ini penting agar reformasi tidak berubah menjadi sekadar pergantian patron," tegasnya.

Ia menegaskan salah satu pekerjaan besar Kapolri baru adalah menghilangkan persepsi publik bahwa kepolisian dapat dipengaruhi kepentingan politik tertentu. "Polri tidak boleh menjadi alat kekuasaan siapa pun. Polri bukan milik Presiden, bukan milik partai politik, bukan milik kelompok elite dan bukan pula milik warisan kekuasaan masa lalu. Polri adalah institusi negara," ujarnya, seraya mengingatkan agar hukum tidak tajam ke lawan politik namun tumpul kepada pihak yang memiliki akses kekuasaan, maupun sebaliknya digunakan untuk membalas kelompok tertentu.

IPR turut mendorong agar kepemimpinan baru Polri memiliki agenda reformasi yang konkret dan terukur, di antaranya penguatan profesionalisme dan meritokrasi, penguatan pengawasan internal-eksternal, peningkatan transparansi penegakan hukum, pemberantasan pungutan liar, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan digitalisasi kepolisian, perbaikan kultur organisasi, netralitas politik, serta penguatan koordinasi dengan Kejaksaan, KPK, dan PPATK. "Reformasi Polri harus menyentuh sistem dan kultur. Jangan hanya mengganti pejabat, tetapi cara kerja lama tetap dipertahankan. Kalau itu yang terjadi, maka pergantian Kapolri tidak akan memberikan perubahan substantif," jelas Iwan.

Lebih jauh, Iwan melihat pergantian Kapolri ini memiliki dimensi politik dalam konteks konsolidasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang membutuhkan institusi penegak hukum kuat dan profesional untuk menjalankan agenda pemberantasan korupsi hingga menjaga stabilitas nasional. Namun, ia mengingatkan konsolidasi kekuasaan tidak boleh diterjemahkan sebagai upaya mengendalikan institusi penegak hukum untuk kepentingan politik pemerintah. "Justru pemerintahan yang kuat harus memiliki institusi penegak hukum yang profesional. Kalau Polri terlalu dekat dengan kekuasaan politik, pada akhirnya yang rusak bukan hanya citra Polri, tetapi juga legitimasi pemerintah," tuturnya.

Iwan menutup analisisnya dengan menegaskan momentum pergantian Kapolri seharusnya digunakan untuk mengakhiri ketergantungan institusi kepolisian terhadap patronase politik. "Pesan saya sederhana: jangan ganti patron, tetapi ganti sistem. Jangan sampai setelah pergantian kekuasaan, patronase lama hanya digantikan patronase baru. Yang harus dibangun adalah institusi Polri yang profesional, independen dan tunduk kepada konstitusi," pungkasnya.

Banner Side 1
BAGIKAN :