×
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menanggapi pertanyaan soal sumber anggaran pemberian saldo awal Rp50 ribu di rekening masyarakat. Ia menyatakan mekanisme masih dalam tahap perancangan dan belum merinci apakah bersumber dari APBN atau sumber lain.
Foto: CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani
JAKARTA – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani buka suara terkait sumber anggaran untuk pemberian saldo awal Rp50 ribu di rekening masyarakat.
Saat ditanya wartawan apakah dana tersebut bersumber dari APBN atau sumber lainnya, Rosan belum membocorkan secara rinci. Ia hanya menyampaikan bahwa mekanisme pemberian saldo Rp50 ribu masih dalam tahap perancangan.
“Ya, mekanismenya lagi dirancang segera kok,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).
Rosan menambahkan, manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berkoordinasi untuk menjalankan rencana pembukaan rekening bagi masyarakat. BRI akan melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara BSI disiapkan khusus untuk wilayah Aceh.
“Ya, memang sudah. BRI dan BSI memang sudah, dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya, agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana memberikan dana awal Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat yang dibuka melalui BRI dan BSI. Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk memiliki rekening tersebut.
Pembukaan rekening akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memanfaatkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Rekening direncanakan diberikan secara otomatis kepada warga yang memasuki usia 17 tahun dan telah memiliki KTP.
Airlangga sebelumnya menyebut dana awal tersebut bersumber dari APBN dengan total kebutuhan sekitar Rp11 triliun. Ia juga menegaskan dana tersebut tidak boleh dipotong oleh pihak perbankan, dan pemerintah akan menyiapkan regulasi agar saldo tetap utuh.
Selain itu, rekening tersebut nantinya berfungsi sebagai saluran penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial tunai, serta terhubung dengan sistem pembayaran QRIS tanpa biaya bagi pelaku UMKM.
