Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan meminta proses suksesi Gubernur Bank Indonesia (BI) berjalan transparan dan independensi bank sentral tetap terjaga, menyusul diterimanya pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi menjadi titik awal lahirnya tata kelola yang lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
Menurut Iwan, kedua kebijakan tersebut bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan representasi dari arah baru kebijakan energi nasional yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.
Iwan Setiawan, mengatakan bahwa berbagai spekulasi mengenai adanya ketegangan antar lembaga penegak hukum berpotensi mengganggu kepercayaan publik apabila tidak segera dikelola secara baik oleh kepala negara.
Iwan Setiawan, menegaskan bahwa orientasi utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali dijalankan pemerintah harus tetap berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau pencapaian administratif.
Iwan Setiawan mengatakan bahwa komitmen tersebut mencerminkan adanya kehendak politik (political will) untuk memastikan supremasi hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Iwan Setiawan mengatakan bahwa komitmen tersebut mencerminkan adanya kehendak politik (political will) untuk memastikan supremasi hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengatakan bahwa komitmen tersebut mencerminkan adanya kehendak politik (political will) untuk memastikan supremasi hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Iwan Setiawan, menilai berbagai manuver politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo belakangan ini mengarah pada upaya memuluskan langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi Pemilu 2029.
Indonesia Political Review (IPR) memberikan apresiasi tinggi atas ditetapkannya kebijakan potongan komisi sebesar 8 persen bagi pengemudi ojek online yang akan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.
Iwan Setiawan, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah membangun isu kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sebagai ciri khas atau personal branding politiknya.
Terkait aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung saat ini, ia menilai aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam negara demokrasi.
Iwan Setiawan, mengkritik cara salah satu media nasional membingkai pemberitaan investigasinya terkait Yasinta Moiwend alias Mama Sinta perempuan Papua yang dikenal karena sikapnya menolak dan melaporkan film pesta babi.
Pengamat politik menilai pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal KEM PPKF menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mereformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.