×
Pengamat politik menilai pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal KEM PPKF menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mereformasi sistem ketatanegaraan Indonesia.
Direktur Eksekutif IPR, Iwan Setiawan
JAKARTA — Biasanya cukup diwakilkan menteri. Tapi Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto memilih turun sendiri ke Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027.
Bagi sebagian orang, ini prosedur biasa. Bagi para pengamat politik, ini sinyal yang tidak bisa diabaikan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai langkah Presiden Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR merupakan momen langka dan bersejarah, karena selama ini umumnya diwakili menteri terkait.
"Menurut saya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI adalah momentum langka dan bersejarah. Biasanya selama ini diwakili oleh menteri terkait," ujar Iwan dalam keterangannya di Jakarta.
Pesan di Balik Gestur Presiden Menurut Iwan, langkah tersebut menunjukkan Presiden ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak menganggap remeh kondisi ekonomi nasional yang terdampak dinamika global, terutama terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Ini menandakan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar dan sangat serius terkait situasi ekonomi dan keuangan negeri ini. Terutama, Presiden sangat concern terhadap menurunnya nilai rupiah terhadap dolar AS," kata Iwan.
Rupiah memang sedang dalam tekanan. Per Jumat (15/5/2026), kurs sempat menyentuh Rp17.601 per dolar AS level yang sudah mulai terasa dampaknya hingga ke harga bahan pokok di pasar tradisional. Prabowo menargetkan nilai tukar rupiah kembali ke kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 pada 2027.
Optimisme Harus Dijaga
Iwan menekankan pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan keserusan — tapi juga harus menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha yang kini berada dalam ketidakpastian.
"Namun demikian, Presiden wajib menenangkan dan memberikan optimisme kepada rakyat dan semua pihak," kata Iwan.
Dalam pidatonya, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat kemiskinan turun ke 6,0–6,5 persen, dan defisit APBN dijaga maksimal 2,4 persen terhadap PDB — angka-angka yang ambisius di tengah tekanan global yang belum mereda.
Harapan: Investor Kembali Percaya
Iwan berharap penyampaian langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dan mendorong masuknya investasi baru.
"Kita berharap pemerintah segera bisa mengatasi masalah menurunnya nilai rupiah ini, dan semoga apa yang disampaikan Presiden bisa mengembalikan kepercayaan investor dan menanamkan modalnya di Indonesia," ujar Iwan.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah Tata Kelola Ekspor yang menjadikan BUMN sebagai eksportir tunggal sawit sebuah gebrakan kebijakan yang disebut berpotensi menyelamatkan hingga 150 miliar dolar dari kebocoran nilai ekspor selama ini.
