Istana Perlu Istirahatkan Qodari dalam Respons Demo Mahasiswa, Sebelum Aksi Makin Membesar

Jakarta – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyarankan Istana agar mengistirahatkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Muhammad Qodari dalam merespons berbagai tuntutan mahasiswa yang belakangan disuarakan melalui aksi demonstrasi.

Saran itu disampaikan Jamiluddin menyusul pernyataan Qodari yang menolak tuntutan mahasiswa agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Qodari sebelumnya menegaskan program tersebut tidak bisa dihentikan karena merupakan janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye dan dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat.

Menurut Jamiluddin, jawaban yang disampaikan Qodari tidak semestinya keluar dari seorang pejabat yang bertugas membangun komunikasi pemerintah dengan publik, karena justru dinilai menutup ruang komunikasi publik.

"Demonstrasi akan terus membesar bila pemerintah meresponnya terlalu hitam putih," kata Jamiluddin dikutip, Sabtu (20/6/2026).

Ia menilai respons Qodari memberi kesan bahwa pemerintah ingin mempertahankan posisinya tanpa membuka ruang pembicaraan lebih lanjut dengan mahasiswa.

"Kalau sudah berpikir menang kalah, itu sama saja sudah menutup ruang lobi dan negosiasi," katanya.

Jamiluddin menilai sikap yang terlalu tegas menolak tuntutan mahasiswa justru berpotensi membuat aksi demonstrasi semakin meluas. Bahkan, menurutnya, mahasiswa bisa semakin mengintensifkan gerakan mereka karena merasa aspirasinya tidak didengar.

"Respon Qodari itu akan semakin membuat mahasiswa bertahan pada tuntutannya. Bahkan bisa saja mahasiswa akan semakin mengintensifkan tuntutannya dengan jumlah mahasiswa yang terus membesar," ujar Jamiluddin.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas merespons tuntutan mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat secara lebih terbuka, dialogis, dan empatik.

"Sebelum hal itu terjadi, pemerintah perlu mengistirahatkan Qodari dalam merespons tuntutan mahasiswa," ujarnya.

Menurut Jamiluddin, tim tersebut sebaiknya diisi oleh pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, dan budaya agar mampu memetakan tuntutan yang berkembang di masyarakat sekaligus merumuskan respons yang tepat. Tim itu juga diharapkan dapat membuka dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Semua respons dan dialog yang dilakukan tim seharusnya diikuti oleh kebijakan yang selaras dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa," kata Jamiluddin.

Ia menilai pendekatan yang lebih terbuka dan empatik dapat membantu meredakan aksi demonstrasi karena masyarakat merasa didengar dan aspirasinya mendapat respons dari pemerintah.