Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan protes keras kepada Norwegia setelah negara Skandinavia itu secara sepihak mencabut izin ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM) yang telah dikontrak Malaysia sejak 2018 untuk modernisasi armada perangnya.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim
KUALA LUMPUR - Hubungan Malaysia dan Norwegia memanas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara terbuka menyatakan kemarahannya kepada Oslo setelah Norwegia tiba-tiba mencabut izin ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM) — senjata antikapal yang sudah masuk dalam kontrak resmi program modernisasi militer Malaysia sejak tahun 2018.
"Saya menyampaikan protes keras Malaysia dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Jonas Gahr Store terkait keputusan sepihak dan tidak dapat diterima dari Norwegia untuk mencabut izin ekspor sistem Naval Strike Missile (NSM) beserta sistem peluncurnya, dengan alasan melindungi keamanan Norwegia," kata Anwar dalam pernyataan resmi di media sosial X, Kamis (14/5/2026).
Komitmen Malaysia Sudah Dipenuhi Sejak 2018
PM Anwar menegaskan bahwa Malaysia telah memenuhi seluruh komitmennya dalam kontrak tersebut sejak tahun 2018 dengan cermat, penuh itikad baik, dan tanpa keraguan sedikit pun. Namun ia merasa Norwegia tidak menunjukkan sikap yang sama.
Bagi Anwar, kontrak pertahanan bukan dokumen biasa yang bisa diabaikan begitu saja.
"Kontrak bukanlah sekadar kertas yang bisa diperlakukan secara semena-mena. Jika para pemasok pertahanan dari Eropa merasa berhak mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang sama sekali," tegasnya.
Ancam Keseimbangan Kawasan
Anwar juga memperingatkan bahwa dampak keputusan ini jauh melampaui urusan bilateral kedua negara. Ia menekankan bahwa keputusan Norwegia itu akan berdampak serius pada kesiapan operasional pertahanan Malaysia serta program modernisasi Littoral Combat Ship (LCS). "Keputusan ini juga tanpa diragukan akan membawa dampak yang lebih luas terhadap keseimbangan kawasan," tambahnya.
Perselisihan ini berfokus pada pengadaan sistem rudal antikapal NSM oleh Malaysia, yang merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang angkatan laut negara tersebut.