Ribuan pengunjuk rasa bentrok dengan polisi di ibu kota Bolivia, La Paz, di tengah gelombang protes nasional yang memasuki pekan keempat. Massa dari berbagai kelompok menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan mendesak pemerintah mencabut kebijakan penghematan.
La Paz — Gelombang protes anti-pemerintah di Bolivia kian meluas dan memasuki pekan keempat. Ribuan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat kepolisian di ibu kota La Paz, Senin (25/5/2026), seraya memperkuat tekanan kepada Presiden Rodrigo Paz untuk mundur dari jabatannya.
Aksi demonstrasi diikuti berbagai kelompok, mulai dari serikat pekerja, penambang, pekerja transportasi, hingga komunitas pedesaan. Dua tuntutan utama mereka adalah pencabutan kebijakan penghematan pemerintah dan penanganan segera atas lonjakan biaya hidup yang dinilai semakin memberatkan rakyat.
Blokade jalan yang dilakukan massa turut memicu gangguan serius pada distribusi logistik di La Paz dan kota tetangganya, El Alto. Akibatnya, sejumlah wilayah mengalami kelangkaan makanan, bahan bakar, hingga obat-obatan.
Situasi juga memanas di wilayah Chapare, basis dukungan mantan Presiden Evo Morales. Para petani koka dari Enam Federasi Tropis datang menggunakan konvoi sepeda motor dan mengepung Divisi Angkatan Darat ke-9 di Villa Tunari. Media lokal melaporkan sejumlah pemimpin federasi memasuki pangkalan militer untuk melakukan inspeksi serta memperingatkan militer agar tidak bertindak terhadap warga sipil.
Di tengah meningkatnya tekanan politik, Paz mengumumkan pemotongan gaji dirinya dan para menteri kabinet hingga 50% sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang melanda negara tersebut.
Namun langkah itu tampaknya belum cukup meredam amarah massa. Pemerintah Bolivia menuding kerusuhan tersebut didorong oleh pendukung Morales dan mengklaim para demonstran dibayar untuk mempertahankan blokade jalan yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.