img

Pimpinan MPR Ungkap Respons Prabowo soal Banyak Kepala Daerah Korupsi

Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merasa prihatin atas banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekaligus menyoroti mahalnya biaya penyelenggaraan demokrasi di daerah.

Pimpinan MPR Ungkap Respons Prabowo soal Banyak Kepala Daerah Korupsi Foto: Ketua MPR RI Ahmad Muzani

JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merasa prihatin atas maraknya kepala daerah yang ditangkap akibat kasus korupsi. Hal itu disampaikan Muzani usai bersama jajaran pimpinan MPR lainnya bertemu dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

"Beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, itu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi. Karena itu beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan," kata Muzani dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut.

Muzani menjelaskan, keprihatinan Prabowo muncul karena melihat proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditempuh melalui kontestasi demokrasi yang dinilai mahal, unik, dan sangat melelahkan, namun pada akhirnya banyak kepala daerah yang justru terjebak dalam tindak pidana korupsi.

Pertemuan tersebut merupakan agenda penyerahan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh jajaran pimpinan MPR RI kepada Presiden Prabowo. Muzani mengatakan, Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sejumlah poin dalam draf PPHN, salah satunya terkait proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Muzani, Presiden pada prinsipnya menyerahkan proses pembahasan lebih lanjut kepada MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan yang berlaku lintas pemerintahan. "Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan," tutur Muzani, menambahkan bahwa PPHN dimaksudkan menjadi arah pembangunan yang berlaku bagi presiden-presiden RI berikutnya, bukan hanya untuk satu periode pemerintahan.

Banner Side 1
BAGIKAN :