Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai mekanisme pengalihan penyidikan tersangka Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung mengacaukan hukum acara pidana. Mahfud bahkan mengaku dirinya sendiri sempat ikut terkecoh dengan langkah tersebut.
Foto: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti mekanisme pengalihan penyidikan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung. Ia menilai langkah tersebut mengacaukan hukum acara pidana dan membuat banyak pihak terkecoh, termasuk dirinya sendiri.
"Banyak yang terkecoh ketika terjadi pengalihan atau penyerahan penyidikan lanjutan tersangka mantan Jampidsus Febri Adriansyah dari Polri ke kejaksaan," ujar Mahfud dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Minggu (12/7/2026).
Mahfud mengaku semula menilai langkah itu sebagai kemajuan karena dianggap mempersingkat waktu agar proses menuju peradilan berjalan lebih efisien.
"Setelah penyidikan selesai dan tersangka ditetapkan, maka selanjutnya perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk mendapat P21 dan selanjutnya dibuat dakwaan oleh kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Saya sendiri termasuk yang terkecoh," kata Mahfud.
Namun setelah mencermati perkembangan lebih lanjut, Mahfud meluruskan pandangannya. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari pihak Kejaksaan Agung pada Sabtu, 11 Juli 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, yang terjadi bukanlah pelimpahan perkara dalam arti sebenarnya, melainkan pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
"Saya berasumsi, jika sudah dilimpahkan, berarti TSK-nya sudah diperiksa oleh penyidik Polri dan sudah P21. Sehingga saat itu saya menganggap pelimpahan itu bagus dan efisien," ujarnya.
Mahfud menegaskan, pelimpahan yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mensyaratkan dua hal: terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tersangka sudah diperiksa oleh penyidik Polri. Namun dalam kasus Febrie, tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi sebelum penyidikan dialihkan ke kejaksaan.
"Tetapi, yang terjadi kemarin ternyata bukan pelimpahan dalam arti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke kejaksaan. Sebab, tersangka ternyata belum pernah diperiksa oleh polisi," katanya.
Mahfud menegaskan mekanisme pengalihan atau penyerahan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya.