img

Dari Nigeria hingga Indonesia, Rakyat Turun ke Jalan: Lelah Hidup Susah, Tuntut Pemimpin Bertanggung Jawab

Dua negara berkembang, satu suara yang sama. Di Abuja, ribuan warga Nigeria tuntut Presiden Tinubu mundur karena krisis keamanan dan penculikan massal. Di Jakarta, ribuan mahasiswa Indonesia serbu Bundaran HI tuntut Prabowo akui kesalahan atas krisis ekonomi. Dunia sedang tidak baik-baik saja.

Dari Nigeria hingga Indonesia, Rakyat Turun ke Jalan: Lelah Hidup Susah, Tuntut Pemimpin Bertanggung Jawab Foto: Ilustrasi

JAKARTA/ABUJA — Jumat, 12 Juni 2026. Di dua belahan dunia yang berbeda, ribuan orang memilih hal yang sama: turun ke jalan. Bukan karena diorganisir dari satu komando. Tapi karena kehabisan sabar.

Di Abuja, Nigeria, massa memenuhi jalanan memperingati Hari Demokrasi dengan satu tuntutan keras: Presiden Bola Tinubu harus mundur.

"Kami lelah hidup seperti budak di negara kami sendiri. Itulah mengapa kami turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa Nigeria sedang berdarah," kata demonstran Valentine Mmaduabuchi.

Para demonstran mengangkat kasus penculikan massal yang terus terjadi tanpa penanganan serius dari pemerintah. Aktivis Omoyele Sowore menegaskan Hari Demokrasi itu dipersembahkan untuk korban penculikan dan terorisme.

"Karena mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka, sudah saatnya mereka pergi. Warga Nigeria lelah menjadi korban di sekolah, rumah, dan ladang mereka," kata Sowore.

Di hari yang sama dan di sisi lain bumi, ribuan mahasiswa Indonesia mengalir ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Berbeda isu, tapi rasa yang sama: lelah.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan Aliansi UNJ Melawan membawa tema besar "Menuju Indonesia Bangkrut" sebuah pernyataan yang keras dan disengaja.

"Kami memandang memberi kesempatan dan waktu untuk pemerintah sudah terlalu lama kita coba," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan.

Lima tuntutan dibawa ke jalanan: hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, akhiri militerisme di ranah sipil, dan tuntut Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

"Kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa beliau sedang salah," tegas Albani, perwakilan BEM UI.

Bundaran HI dipilih bukan tanpa alasan. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Hafidz Haernanda mengatakan aksi ini adalah pernyataan bahwa Indonesia sudah kehabisan sabar.

"Nanti ketika turun mau banyak mau sedikit, aksi ini merupakan statement bahwa Indonesia sudah capek," kata Hafidz.

Aksi Jakarta ini mendapat perhatian luas dari media asing yang menyoroti tekanan ekonomi Indonesia — pelemahan rupiah, fiskal yang tertekan, hingga kebijakan yang dinilai tidak tepat sasaran.

Di Jakarta, Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman meminta aksi tetap konstruktif.

"Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk kritik, karena kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi," kata Dudung, Jumat (12/6/2026).

Kapolri Listyo Sigit Prabowo memastikan kepolisian mengawal penuh jalannya aksi.

"Kami akan terus menjaga agar apa pun bentuk aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur," ujarnya.

Di Abuja maupun Jakarta, satu benang merah terlihat jelas: rakyat tidak lagi sekadar mengeluh di media sosial. Mereka memilih hadir dengan tubuh, dengan suara, dengan keberanian menagih janji kepada pemimpin mereka.

Banner Side 1
BAGIKAN :