Kodam Jaya menurunkan batalyon tempur untuk membantu Polda Metro Jaya memburu begal di Jakarta. Di sisi lain, dua pengamat militer secara tegas menyebut pengerahan itu di luar tupoksi TNI dan berpotensi mengaburkan batas peran militer dan sipil.
Foto: Ilustrasi
JAKARTA — Di saat aksi begal kian meresahkan warga Jakarta, negara mengerahkan kekuatan yang tidak biasa untuk menanganinya: batalyon tempur. Bukan hanya polisi — kali ini tentara ikut turun ke jalan.
Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkol (Arh) Noor Iskak membenarkan pengerahan tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).
"Satuan-satuan yang kami libatkan selain dari satuan kewilayahan Koramil dan Kodim, kami juga melibatkan satuan batalyon tempur," ujar Iskak.
Pengerahan personel TNI dilakukan untuk mendukung Tim Pemburu Begal yang dibentuk Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Iskak menegaskan kondisi keamanan wilayah adalah tanggung jawab bersama antara polisi dan TNI.
"Kami dari Kodam Jaya ingin menegaskan komitmen kami akan terus mendukung tugas-tugas dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan keamanan wilayah, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Iskak.
Pengamat: Buru Begal Bukan Ranah TNI
Langkah ini langsung memantik kritik keras dari kalangan pengamat militer. Pengamat militer Mufti Makarim menegaskan keterlibatan TNI dalam memburu begal tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi militer.
"Enggak sesuai (tupoksinya). Penegakan hukum merupakan ranah aparat penegak hukum, yakni kepolisian. UU TNI juga tidak mengatur tentara untuk memburu pelaku kriminal seperti begal," kata Mufti saat dihubungi, Sabtu (23/5/2026).
Mufti bahkan mempertanyakan akuntabilitas hukum jika terjadi kesalahan tindak di lapangan. "Kalau salah tindak, mau diproses pakai apa? Apapun alasannya, gakkum bukan ranah TNI, kecuali eskalasi di luar kapasitas polisi misalnya begal di tengah laut di ZEE yang hanya bisa ditangani TNI AL. Kalau urusan di Jabodetabek atau provinsi lain, itu mutlak ranah Polri," tegasnya.
Pengamat militer lain, Aris Santoso, menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, pengerahan prajurit TNI semestinya difokuskan pada ancaman terhadap kedaulatan negara.
"Kalau mengatasi pelaku kriminal, domain polisi. Fenomena tentara ikut menangani kriminalitas seperti begal dapat menimbulkan multitafsir di masyarakat salah satunya ada ikhtiar militer akan masuk ke segala sektor, termasuk yang menjadi domain kepolisian," ujar Aris kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).
Risiko Militerisasi Keamanan Sipil
Aktivis dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra ikut angkat suara. Menurutnya begal adalah tindak pidana umum, bukan ancaman kedaulatan yang memerlukan kekuatan militer.
"Domain Polri mencakup spektrum luas, mulai dari langkah preventif, patroli rutin, intelijen kriminal, hingga penegakan hukum. Pengerahan TNI memberi sinyal adanya pergeseran persoalan kriminal menjadi masalah ketertiban yang dianggap tidak terkendali," ujar Hamdi, Minggu (24/5/2026).
Hamdi memperingatkan tiga risiko jika pelibatan ini terus dinormalisasi: batas antara bantuan terbatas dan perluasan peran militer menjadi kabur, marwah Polri sebagai institusi penegak hukum sipil tergerus, dan preseden berbahaya bagi demokrasi.
DPR Usul Tembak di Tempat
Di sisi lain, anggota DPR RI dari Komisi III Nasir justru mendorong opsi yang lebih keras. "Jika sudah sangat meresahkan dan membahayakan keselamatan warga maka tembak di tempat diharapkan menjadi salah satu alternatif," kata Nasir, Minggu (24/5/2026).
Namun ia menekankan penembakan hanya boleh dilakukan dalam kondisi tertentu dan tidak bertujuan menghilangkan nyawa pelaku melainkan melumpuhkannya.