img

Dokumen Kasus Korupsi ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai KPK, sementara penyidik terus melengkapi alat bukti perkara.

Dokumen Kasus Korupsi ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya dugaan kebocoran dokumen terkait penanganan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tengah memeriksa sejumlah pegawai KPK untuk mengusut kebocoran tersebut.

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Budi mengatakan pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengujian sekaligus pengawasan untuk memastikan fungsi check and balances berjalan baik. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tidak hanya sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi.

Budi memastikan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dengan baik. Ia menyebut penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 15 September 2026. Empat di antaranya adalah orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz. Tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, dan Rizal Pahlefi selaku perantara.

Dalam perkara ini, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat HGB milik Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK juga mendeteksi sejumlah penerimaan lain senilai miliaran rupiah yang mengalir ke Lampri serta Erwin, Arif, dan Fakhry, sedangkan Fahd diduga berperan menampung aliran uang tersebut.

Banner Side 1
BAGIKAN :