img

Yusril Sebut Usulan Perubahan Definisi Korupsi Perlu Pendalaman

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut usulan perubahan definisi korupsi yang diajukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) masih memerlukan pendalaman. Ia menegaskan usulan tersebut baru sebatas wacana dan belum menyentuh detail penyesuaian dengan Konvensi PBB tentang Antikorupsi (UNCAC).

Yusril Sebut Usulan Perubahan Definisi Korupsi Perlu Pendalaman Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut usulan perubahan definisi korupsi masih memerlukan pendalaman. Hal ini disampaikan Yusril kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

"Belum masuk ke detail persoalan tentang definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan UNCAC, baik terkait hukum materiil maupun hukum formilnya," kata Yusril.

Yusril mengatakan dirinya diundang Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk bertemu pada Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, DEN kemungkinan akan menjelaskan secara terperinci usulan perubahan definisi korupsi atau meminta pandangannya sebagai mantan Menteri Kehakiman.

Yusril menuturkan, dirinya memiliki pengalaman dalam penyusunan regulasi pemberantasan korupsi, termasuk pernah terlibat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berlaku saat ini. Menurutnya, penerapan aturan tersebut juga perlu dievaluasi secara kritis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya.

Karena itu, dia menekankan pentingnya mengkaji seluruh aspek secara jernih sebelum mengambil keputusan terkait perubahan aturan pemberantasan korupsi.

"Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya," ucap Yusril menegaskan.

Yusril menilai pembahasan perubahan definisi tindak pidana korupsi tidak seharusnya langsung disikapi dengan penolakan ataupun dukungan tanpa lebih dahulu memahami substansi usulannya. Ia juga menegaskan, pembahasan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan antikorupsi di Indonesia, serta komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional.

Wacana redefinisi korupsi ini sebelumnya diusulkan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dengan tujuan agar definisi korupsi selaras dengan standar internasional. Yusril menegaskan pernyataan tersebut bukan usulan untuk mengubah definisi korupsi dalam hukum Indonesia, dan bukan usulan untuk menghapus unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

Konvensi PBB tentang Anti-Korupsi (UNCAC) sendiri diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 dan ditandatangani oleh 140 negara, termasuk Indonesia, serta mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 30 negara pada 14 Desember 2005.

Banner Side 1
BAGIKAN :