Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2025-2026, salah satunya Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. KPK mengungkap lima klaster dugaan korupsi, mulai dari suap pengondisian audit BPK hingga penyimpanan uang hasil korupsi di dalam tong berwarna biru.
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten periode 2025-2026. Penetapan tersangka disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
"KPK menetapkan tersangka, yaitu HWI selaku Bupati Klaten 2025–2030 dan ALU selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah," kata Taufik.
Ketiga tersangka tersebut yakni Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), dan pihak swasta bernama Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW). Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di tiga wilayah, yakni Klaten, Surakarta, dan Jakarta, Kamis (15/10/2026), serta ditahan sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026 di Rutan Gedung Merah Putih KPK.
KPK mengungkap lima klaster dugaan korupsi dalam perkara ini. Klaster pertama berkaitan dengan suap pengondisian laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemkab Klaten Tahun Anggaran 2025. Awalnya, pada April 2026, BPK Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp5 miliar. Temuan tersebut diduga kemudian dihapus dalam laporan pada Juni 2026 usai Hamenang menjanjikan uang Rp400 juta kepada Kepala BPK Jateng, meski uang tersebut diduga belum sempat diserahkan.
Klaster kedua, Hamenang diduga menerima fee dari sejumlah penyedia atau kontraktor atas proyek pengadaan di Kabupaten Klaten senilai lebih dari Rp2 miliar. Sebanyak Rp1,9 miliar di antaranya diterima melalui Rizqan Iryawan selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten, yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi Hamenang, termasuk membayar utang Pilkada 2024.
"Kemudian dari MAW melalui RZI (Rizqan) sebesar Rp1,9 miliar yang digunakan untuk keperluan pribadi Bupati, di antaranya pembayaran utang pilkada dan kebutuhan operasional," ungkap Taufik.
Klaster ketiga terkait dugaan Hamenang menerima setoran rutin dari sejumlah instansi dan badan usaha di lingkungan Pemkab Klaten sejak menjabat pada Februari 2025, dengan total mencapai Rp1,8 miliar. Rinciannya, PDAM Klaten diduga memberikan Rp30 juta per bulan, PT Aneka Usaha Perseroda Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan, serta BPR Klaten Rp30 juta per bulan.
Klaster keempat berkaitan dengan dugaan penerimaan Hamenang dari pemotongan upah pungut pejabat dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten selama 2025-2026, dengan nilai sedikitnya Rp280 juta.
Klaster kelima terkait dugaan penerimaan dari aktivitas usaha pertambangan galian C di Kabupaten Klaten. KPK mengungkap adanya pembayaran rutin dari pengusaha galian C kepada LSM Lindu Aji hingga Rp2 miliar per bulan, serta Hamenang diduga menerima uang suap total Rp245 juta dari paguyuban tambang yang dikelola Legiman melalui adik kandungnya, Hanaku Agni Sadewo.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan total 20 orang dan menyita barang bukti uang tunai senilai Rp1,2 miliar. Sebagian uang, yakni sekitar Rp934 juta, ditemukan tersimpan dalam sebuah tong berwarna biru di rumah adik Hamenang.
"Tong atau ember berwarna biru berisi uang senilai sekitar Rp 934 juta diamankan oleh tim di rumah saudara HAS, yang merupakan adik dari Bupati Klaten," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo.
Selain uang dalam tong biru, KPK turut menemukan uang sekitar Rp300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop, serta uang asing senilai 5.972 Yuan atau setara sekitar Rp16 juta.