img

Dugaan Dana Bencana Dikorupsi Tuai Kecaman Sana-sini

Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai kecaman dari berbagai pihak, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta.

Dugaan Dana Bencana Dikorupsi Tuai Kecaman Sana-sini

Jakarta - Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai kecaman dari berbagai pihak. Dugaan penyalahgunaan dana bencana itu terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026), dengan 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta. Dari jumlah tersebut, lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengecam dugaan korupsi tersebut, mengingat Dana Siap Pakai yang diperjuangkan DPR semestinya digunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. "Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR, 100 persen untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana," kata Atalia saat dihubungi wartawan, Rabu (14/10/2026). Ia pun meminta pimpinan BNPB untuk tetap memastikan penanganan yang optimal, khususnya untuk bencana karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.

Kecaman serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Ia menyebut penyalahgunaan anggaran bencana sebagai kejahatan kemanusiaan dan mendesak KPK mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa tebang pilih. "Hukum berat, wajib dihukum berat, bisa-bisanya di saat masyarakat dan negara sedang berjuang mati-matian menangani bencana, malah ada pihak yang mengkorupsi anggaran bencana. Jadi ini jelas kejahatan kemanusiaan yang memilukan," tegasnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut merespons dugaan korupsi tersebut melalui akun media sosial X pribadinya. Ia menyayangkan dugaan korupsi terjadi di lembaga yang justru bertugas menangani bencana dan membantu masyarakat terdampak. "Sedih banget ini. Bangsa kita sepertinya betul-betul sakit. Bencana terjadi dimana-mana tetapi dana untuk penanganan bencana dikorupsi di lembaga pemerintahan yang mengurusi bencana," kata Mahfud MD, Kamis (15/10/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan korupsi ini mencakup dugaan penyalahgunaan alokasi dana kedaruratan bencana serta dugaan suap dan pengondisian dalam penunjukan langsung penyedia barang atau vendor pihak swasta, dengan praktik yang diduga berlangsung sejak 2022 hingga 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, emas batangan, serta aset kripto.

Banner Side 1
BAGIKAN :