Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah pernah memerintahkan penundaan transaksi rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, yang digunakan untuk menampung donasi warga.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengaku tidak pernah memerintahkan penundaan sementara transaksi terhadap rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok. Bantahan ini disampaikan Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).
"PPATK tidak melakukan apa-apa terhadap kasus ini dan saya sendiri selaku Ketua Satgas TPPU (Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang) tidak pernah memerintahkan pembekuan ataupun penundaan sementara transaksi pada rekening tersebut," kata Yusril.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi salah satu pihak yang berwenang meminta penghentian transaksi mencurigakan. Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Kapolda Metro Jaya untuk memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara tersebut, dan berharap persoalan itu dapat segera diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Yusril menegaskan pemerintah akan terus menjalankan setiap proses berdasarkan koridor hukum serta menghormati kewenangan masing-masing institusi negara.
"Pemerintah akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan prosedur hukum dan tidak akan melakukan hal-hal yang berada di luar kewenangan yang diberikan oleh hukum itu sendiri," ujarnya.
Rekening milik Supriyono digunakan untuk menampung donasi warga yang dikumpulkan AMPB guna menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR. Koordinator AMPB Teguh Istianto sebelumnya menyebut saldo rekening tersebut telah mencapai sekitar Rp80 juta saat penundaan transaksi terjadi pada Jumat (21/8/2026).
Perkembangan terbaru, Bank Mandiri kembali mengaktifkan rekening tersebut setelah menerima arahan dan permintaan dari Kapolda Metro Jaya, pimpinan Komisi III DPR RI, serta Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (26/8/2026).