Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) segera disahkan menjadi undang-undang, menandai momentum peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat pada 9 Agustus.
Foto: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat pada 9 Agustus harus menjadi momentum bagi para legislator untuk segera mengambil langkah agar masyarakat adat di Indonesia mendapat perlindungan hukum yang menyeluruh.
"Kami mendesak agar Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) segera disahkan menjadi undang-undang, karena penting bagi masyarakat adat yang hak-haknya kerap dilanggar di negeri ini," kata Lestari dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).
Ia menyoroti pembahasan RUU MHA yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade namun belum juga rampung disahkan. Menurut Lestari, tidak ada lagi alasan untuk menunda pembahasan RUU tersebut mengingat urgensinya bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah.
Berdasarkan catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), luas wilayah adat yang dirampas untuk kepentingan investasi mencapai 8,5 juta hektare dalam satu dekade terakhir. Selain itu, tercatat 678 anggota masyarakat adat mengalami kriminalisasi dan kekerasan dalam rentang waktu yang sama.
Lestari menegaskan bahwa pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat merupakan amanat konstitusi yang harus segera diwujudkan melalui payung hukum yang kuat, agar masyarakat adat tidak terus-menerus menghadapi ketidakpastian atas hak-hak tradisional dan wilayah leluhur mereka.