img

MUI Usul Hukuman Mati Koruptor, Yusril: Hakim Wajib Nilai Kepantasannya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal hukuman mati bagi koruptor, dengan menegaskan hukuman tersebut sudah diatur dalam undang-undang namun penerapannya tetap harus melalui penilaian hakim.

MUI Usul Hukuman Mati Koruptor, Yusril: Hakim Wajib Nilai Kepantasannya Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan hukuman mati terhadap koruptor sudah diatur dalam undang-undang. Ia menegaskan Indonesia telah memiliki instrumen hukum dan kelembagaan yang lengkap, mulai dari ancaman pidana mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hingga keberadaan aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, KPK, pengadilan tipikor di setiap provinsi, hingga hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung.

"Tetapi pada kenyataannya korupsi terus berjalan. Dari orang biasa, aparatur pemberantas korupsi seperti polisi, jaksa dan hakim saja korupsi. Bahkan ada Menteri Agama juga korupsi," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menanggapi usulan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M. Cholil Nafis agar hukuman mati diterapkan terhadap koruptor, Yusril berpandangan persoalan korupsi tidak semata-mata berkaitan dengan berat-ringannya ancaman pidana maupun keberadaan aparat penegak hukum. Menurutnya, dalam memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu wajib menilai apakah dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Jika diyakini terbukti, hakim kemudian menjatuhkan pidana yang dianggap paling adil dan proporsional terhadap perbuatan terdakwa beserta dampaknya bagi korban, bangsa, dan negara.

Ia menegaskan putusan hakim harus didasarkan atas irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan pertimbangan hati nurani, sehingga hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar kemarahan atau kebencian.

Persoalan korupsi, kata Yusril, juga berkaitan dengan integritas moral dan religiositas dalam diri masing-masing pribadi. "Yang kurang adalah etika keagamaan yang didasarkan atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa atau tauhid dalam agama Islam. Mengapa ritual keagamaan semakin banyak, tetapi akhlak belum tumbuh?" kata Yusril.

Ia menerangkan, saat menjabat Menteri Kehakiman, dirinya telah mengambil inisiatif melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tetap mempertahankan ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, yakni saat negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, residivisme, serta krisis ekonomi dan moneter. Prinsip yang sama, menurutnya, juga diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru.

Banner Side 1
BAGIKAN :