×
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membantah anggapan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berhenti berjalan meski seluruh fraksi di parlemen saat ini berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa membantah anggapan bahwa fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah berhenti berjalan meski seluruh fraksi di parlemen saat ini berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pandangan PDIP yang menilai kondisi politik saat ini berpotensi menyerupai era Orde Baru, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).
“Check and balances kan tetap jalan ya. Misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat terkait soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah kan juga di komisi-komisi terkait itu kan disikapi juga, dikritisi juga,” jelas Saan. Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu menyebut berbagai kritik dan masukan dari masyarakat tetap disalurkan melalui DPR dan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menjalankan program-programnya.
Saan mencontohkan evaluasi terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah setelah munculnya persoalan hukum di petinggi MBG. “Misalnya terkait dengan soal tata kelola Makan Bergizi Gratis. Dari apa yang diputuskan oleh pemerintah, misalnya dengan trigger-nya ada persoalan hukum di petinggi MBG dan itu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan tata kelola. Ini kan sudah dilakukan,” jelasnya. Ia menyebut saat DPR menerima perwakilan mahasiswa pekan lalu, Kepala Badan Gizi Nasional juga telah menjelaskan langkah pembenahan yang sedang dilakukan, mulai dari aspek teknis hingga efisiensi anggaran yang berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp70 triliun.
Saan menegaskan perbedaan pandangan terhadap suatu kebijakan merupakan hal wajar dalam demokrasi, namun pemerintah tetap harus mencari titik tengah yang mempertimbangkan berbagai kepentingan masyarakat. “Ketika dialog dengan mahasiswa juga ada masukan-masukan dari mahasiswa, ya tentu tidak sama ya sikapnya terkait dengan satu persoalan tapi secara umum ada yang memang kelompok-kelompok yang masih membutuhkan,” jelasnya. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika DPR dianggap kehilangan fungsi pengawasan hanya karena mayoritas fraksi mendukung pemerintah. “Jadi, menurut saya, dalam hal ini DPR tetap sudah menjalankan fungsi-fungsi sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan publik tetap kita jalankan,” pungkasnya.
