×
Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik sikap politik PDIP yang memposisikan diri sebagai penyeimbang. Ia menegaskan politik dua kaki — ikut menikmati saat kebijakan pemerintah diapresiasi namun mengkritik keras saat pemerintah menghadapi masalah — adalah sikap yang tidak elegan dan ambigu.
Foto: Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun
Jakarta – Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, mengkritik posisi PDIP yang menyebut diri sebagai partai penyeimbang. Ia menilai sikap tersebut mencerminkan politik dua kaki yang ambigu dan tidak elegan dalam berdemokrasi.
Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai politik untuk menunjukkan kedewasaan dalam merespons berbagai dinamika nasional belakangan ini. Ia menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, terutama di tengah tekanan situasi geopolitik saat ini.
"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," ujar Misbakhun kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).
Misbakhun yang memimpin Komisi XI DPR itu menyatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia mencontohkan berbagai kritik soal dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah ditindaklanjuti dengan upaya penegakan hukum.
Secara khusus, Misbakhun menanggapi respons sejumlah elite PDIP terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Ia mengaku menghormati kritikan para politikus PDIP, namun menilai kritik yang disampaikan belum menyentuh hal yang substantif dan solutif.
"PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi," ujar Misbakhun.
Lebih jauh, Misbakhun menyoroti posisi ambigu yang menurutnya ditunjukkan PDIP. Meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, ia menegaskan setiap partai semestinya tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten — memilih berada di dalam atau di luar kekuasaan.
"Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan," tegas Misbakhun.
Ia menambahkan, rakyat tidak ingin menyaksikan sikap politik yang berubah-ubah mengikuti situasi. Menurutnya, konsistensi sikap jauh lebih mendidik bagi masyarakat dibandingkan ambiguitas.
"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi," kata Misbakhun.
Meski demikian, Misbakhun mendorong seluruh partai politik untuk mengedepankan politik kerja bersama demi kepentingan bangsa.
"Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan di mana nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan posisi partainya sangat jelas berada di luar pemerintah sebagai partai penyeimbang. Ganjar menyebut hal itu merupakan keputusan resmi organisasi yang telah disampaikan secara terbuka kepada publik dan bukan sikap yang abu-abu.
"Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar, Jumat (19/6/2026).
Ganjar menambahkan, fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dinilai tidak tepat sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam demokrasi yang sehat.
