Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Di tengah menghangatnya bursa calon wakil presiden, Yusril menegaskan pertemuan itu hanya membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara, bukan cawapres, penyadapan, maupun dugaan makar.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin
Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menepis kabar bahwa pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas calon wakil presiden. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut muncul di tengah menghangatnya isu dua nama calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk dipilih MPR. Ketika ditanya wartawan, Yusril membantah dengan nada bercanda bahwa isu itu disinggung.
"Enggaklah (bahas cawapres). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin," kata Yusril, dikutip dari siaran pers Kemenko Kumham Imipas.
Yusril menjelaskan pertemuan itu atas undangan Sjafrie untuk membicarakan persiapan revisi Undang-Undang Pertahanan Negara. Rancangan perubahannya kini tengah digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," ujar Yusril.
Menurut Yusril, undang-undang yang usianya sudah seperempat abad itu perlu banyak penyesuaian. Perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, perang siber, dan kecerdasan buatan (AI) menjadi alasannya. Ia menegaskan pembahasan teknis di DPR nanti tetap melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Yusril juga membantah pertemuan itu menyinggung kasus penyadapan dan dugaan makar. Ia menyebut Sjafrie memahami bahwa penanganan kedua persoalan itu merupakan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum. Keterlibatannya sebagai Menko Kumham Imipas, kata Yusril, berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum soal penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Selain urusan legislasi, pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi. Yusril dan Sjafrie diketahui telah saling mengenal sejak masa Orde Baru.
Sehari sebelumnya, Sjafrie lebih dulu menyatakan sikapnya soal isu serupa seusai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Kamis (19/11/2026). Ia mengaku tidak berniat dan tidak berminat membahas posisi cawapres. Ia menyebut pertemuan itu membahas peran, tugas, dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional.