img

Ombudsman Temukan Sejumlah Persoalan Pengawasan Program Koperasi Desa Merah Putih

Ombudsman RI menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) setelah mengawasi 14 koperasi di enam daerah, mulai dari akses lokasi, kepastian lahan, hingga perizinan dan kelayakan bangunan.

Ombudsman Temukan Sejumlah Persoalan Pengawasan Program Koperasi Desa Merah Putih Foto: Anggota Ombudsman RI Radian Syam

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Temuan itu mencakup persoalan akses lokasi koperasi, kepastian lahan, hingga perizinan dan kelayakan bangunan.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan pengawasan dilakukan agar program prioritas Presiden tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, penyelenggaraan KDKMP termasuk dalam lingkup pelayanan publik sehingga menjadi objek pengawasan Ombudsman.

Pengawasan dilakukan terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni empat koperasi di Kabupaten Purworejo, empat di Kota Batam, tiga di Kota Tual, serta masing-masing satu di Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak. Pemeriksaan mengacu pada 10 indikator pengawasan serta dua instruksi presiden yang menjadi dasar program, yaitu Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDKMP dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP. Selain pengawasan langsung, Ombudsman menerima delapan laporan masyarakat terkait pelaksanaan KDKMP dari sejumlah daerah.

Di Kota Batam, Ombudsman menemukan koperasi yang sulit diakses. Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, persoalan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Sementara di Kota Tual, Maluku, belum ada kepastian lokasi lahan untuk pembangunan koperasi desa. "Kami juga melakukan temuan lapangan itu di Kota Tual, Maluku, di mana belum ada kepastian terkait mengenai lokasi lahan koperasi desa," kata Radian.

Untuk memperjelas persoalan lahan, Ombudsman meminta penjelasan PT Agrinas Pangan Nusantara. Berdasarkan klarifikasi, dokumen lokasi tanah diperoleh melalui kesepakatan dengan pengurus atau masyarakat desa. Atas temuan itu, Radian meminta PT Agrinas lebih terbuka menyampaikan informasi kepada masyarakat, mencakup tahapan penentuan lokasi, pendirian, pembangunan, hingga pelaksanaan program. Ombudsman juga menyampaikan saran dan tindakan korektif yang harus segera dilakukan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas.

Banner Side 1
BAGIKAN :