img

Mahfud Nilai Gibran Lebih Baik Mundur Ketimbang Dimakzulkan

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri ketimbang menghadapi proses pemakzulan, namun menegaskan proses pemakzulan di DPR tetap perlu berjalan selama Gibran belum resmi menyampaikan pengunduran dirinya.

Mahfud Nilai Gibran Lebih Baik Mundur Ketimbang Dimakzulkan Foto: Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih baik mengundurkan diri ketimbang menghadapi proses pemakzulan. Menurut Mahfud, langkah mundur akan membuat persoalan politik yang tengah bergulir bisa diselesaikan lebih cepat tanpa kegaduhan berkepanjangan.

"Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja," kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah di akun YouTube-nya, dikutip Rabu (11/11/2026). Mahfud juga menyebut pilihan mundur sebagai langkah yang terhormat.

Mahfud menanggapi keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang pada Selasa (10/11/2026) membenarkan Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN, sementara Istana menegaskan Prabowo tidak menolak niat tersebut dan hanya memberikan saran. Niat itu muncul di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikan Gibran.

Menurut Mahfud, mundur secara sukarela lebih tepat dibanding menempuh impeachment. "Daripada kita buang-buang waktu melalui proses impeachment," ujarnya dalam keterangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (10/11/2026). Ia menilai tujuan akhir pemakzulan adalah pemberhentian pejabat dari jabatannya, sehingga pengunduran diri dinilai lebih efisien, murah, dan cepat. Mahfud juga menepis anggapan bahwa pejabat yang mundur dan yang diberhentikan mendapat perlakuan berbeda soal hak dan fasilitas negara.

Meski demikian, Mahfud meminta proses pemakzulan di DPR tidak dihentikan hanya karena Gibran menyampaikan niat mundur. Ia mengingatkan pernyataan niat berbeda dari pengunduran diri yang telah ditempuh melalui mekanisme ketatanegaraan. "Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu," tegasnya. Mahfud turut menolak gagasan agar pengunduran diri Gibran sekaligus menyeret Prabowo untuk berhenti dari jabatan presiden, serta meminta publik tidak terburu-buru memperdebatkan calon pengganti Gibran.

Banner Side 1
BAGIKAN :