Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi fenomena gunung es. Ia mendesak aparat mengusut kemungkinan keterlibatan aktor intelektual, jaringan pendanaan, serta kepentingan politik dan ekonomi yang diduga terganggu oleh agenda pembenahan tata kelola sumber daya alam pemerintah.
Foto: Presiden Prabowo Subianto
Jakarta – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menyimpan persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar tindakan pelanggaran keamanan. Di balik peristiwa tersebut, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan keterlibatan jaringan kepentingan politik dan ekonomi yang merasa terancam oleh agenda pembenahan negara.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus diusut secara menyeluruh. Menurutnya, kasus tersebut berpotensi menjadi fenomena gunung es, yakni persoalan yang terungkap di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari rangkaian persoalan yang sebenarnya.
"Publik patut mempertanyakan, apakah mungkin tindakan penyadapan terhadap Presiden hanya dilakukan untuk kepentingan pribadi? Siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang memfasilitasi, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan? Semua itu harus dibongkar secara tuntas," tegas Iwan, di Jakarta (7/11/2026).
Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak hanya mengejar pelaku teknis. Penyelidikan, kata dia, harus mampu menelusuri kemungkinan keberadaan aktor intelektual, aliran pendanaan, hingga jaringan yang diduga berada di balik peristiwa tersebut.
Iwan juga mengaitkan persoalan ini dengan agenda strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mengembalikan semangat Pasal 33 UUD 1945, khususnya terkait pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, sejumlah agenda pembenahan tata kelola sumber daya alam, pemberantasan praktik under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, hingga rencana pembentukan bursa komoditas nasional merupakan langkah penting untuk menutup kebocoran penerimaan negara.
"Selama puluhan tahun, kita menghadapi persoalan kebocoran penerimaan negara, manipulasi nilai ekspor, praktik rente, dan penguasaan sektor ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu. Ketika pemerintah mulai memperketat pengawasan dan membenahi tata niaga sumber daya alam, tentu ada kepentingan ekonomi besar yang berpotensi terganggu," ujarnya.
Iwan menilai, apabila praktik-praktik yang merugikan negara tersebut berhasil diberantas, potensi penerimaan negara yang selama ini bocor dapat diselamatkan dalam jumlah besar. Sebaliknya, kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik rente dan kelemahan tata kelola ekonomi berpotensi kehilangan sumber keuntungan.
Atas dasar itu, ia meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya kelompok kepentingan yang merasa terancam oleh agenda pembenahan pemerintahan Prabowo. Termasuk menelusuri dugaan irisan kepentingan antara aktor politik, mafia ekonomi, pemilik modal besar, dan jaringan lain yang berpotensi menghambat kebijakan strategis pemerintah.
"Jangan sampai ada upaya melawan dari dalam terhadap pemerintahan yang sedang berusaha membenahi negara. Jika ditemukan bukti adanya persekongkolan untuk melemahkan Presiden atau menggagalkan agenda strategis nasional, maka seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum," tegasnya.
Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan semata-mata persoalan pribadi Prabowo sebagai kepala negara. Persoalan tersebut menyangkut keamanan nasional, kedaulatan pemerintahan, dan masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penyelidikan harus diarahkan untuk mengungkap keseluruhan jaringan dan motif di balik dugaan penyadapan, apabila memang ditemukan keterlibatan pihak lain.
"Ini bukan semata-mata persoalan Prabowo sebagai Presiden. Ini menyangkut kedaulatan negara, keamanan kepala negara, dan masa depan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok yang ingin mempertahankan keuntungan dari praktik-praktik yang merugikan rakyat," katanya.
Iwan juga menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan negara terhadap kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, rakyat membutuhkan pemerintahan yang konsisten memberantas korupsi, melawan mafia ekonomi, menutup kebocoran kekayaan negara, serta memastikan sumber daya alam dikelola untuk kesejahteraan bersama.
"Kalau hari ini ada pertarungan antara agenda pembenahan negara dengan kepentingan kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari kebocoran ekonomi, rakyat tentu harus berdiri bersama kepentingan nasional. Kita harus mendukung upaya pemberantasan mafia, oligarki ekonomi yang merugikan negara, dan koruptor, bukan membiarkan mereka mengendalikan arah kebijakan bangsa," pungkas Iwan.