img

Iwan Setiawan Soroti Dugaan Pengalihan Isu di Balik Sidang Ijazah Jokowi: Publik Jangan Lupakan Polemik Penyadapan dan Makar

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengingatkan publik agar tidak terjebak dalam dramatisasi persidangan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Ia meminta dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan isu dugaan makar juga mendapat perhatian serta penanganan serius dari aparat penegak hukum.

Iwan Setiawan Soroti Dugaan Pengalihan Isu di Balik Sidang Ijazah Jokowi: Publik Jangan Lupakan Polemik Penyadapan dan Makar Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyoroti dinamika persidangan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia mengingatkan agar perhatian publik tidak hanya tersedot pada drama persidangan, pengerahan massa pendukung, dan narasi emosional yang berkembang di ruang publik.

Menurut Iwan, terdapat sejumlah persoalan lain yang dinilai jauh lebih serius dan perlu mendapatkan perhatian, terutama polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta isu dugaan upaya makar yang belakangan menjadi perbincangan nasional.

"Jangan sampai drama persidangan ijazah menjadi gimmick politik untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih serius. Publik jangan hanya disuguhi tontonan pengerahan massa, tangisan, dan narasi seolah-olah Jokowi menjadi korban paling terzalimi. Ada persoalan besar yang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," tegas Iwan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Ia menilai penggunaan simbol emosional, pengerahan pendukung, serta pembentukan opini sebagai pihak yang teraniaya berpotensi menggeser perhatian masyarakat dari substansi persoalan hukum.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan berbasis fakta dan proses hukum yang transparan, bukan sekadar pertunjukan politik maupun pertarungan persepsi di ruang publik.

Iwan secara khusus menekankan bahwa dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan itu berpotensi mengancam keamanan negara, kewibawaan presiden, serta kedaulatan pemerintahan.

Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.

"Jangan sampai perhatian publik sengaja digiring pada drama ijazah, sementara pertanyaan besar mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo justru tenggelam. Siapa yang memerintahkan, siapa yang terlibat, apa motifnya, dan apakah ada kepentingan politik tertentu? Semua harus dijawab melalui proses hukum," ujarnya.

Di sisi lain, Iwan menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan ijazah palsu Jokowi tetap harus dihormati. Seluruh pihak, kata dia, memiliki kewajiban untuk mengikuti mekanisme peradilan dan menghormati proses pembuktian di pengadilan.

Namun, ia mengingatkan agar proses hukum tersebut tidak dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan tekanan opini maupun panggung pencitraan politik.

"Kalau memang merasa benar, buktikan melalui proses hukum. Tidak perlu membangun panggung politik dengan pengerahan massa dan dramatisasi penderitaan. Hukum tidak boleh kalah oleh popularitas, tekanan massa, maupun permainan persepsi," tambahnya.

Iwan juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dalam menyikapi berbagai isu politik yang berkembang. Ia menilai kepentingan bangsa dan keselamatan kepala negara harus ditempatkan di atas kepentingan pencitraan maupun pertarungan politik kelompok tertentu.

"Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik drama. Persoalan ijazah silakan dibuktikan di pengadilan, tetapi dugaan penyadapan dan makar juga harus diusut sampai tuntas. Jangan sampai ada upaya mengaburkan persoalan yang jauh lebih besar melalui panggung politik yang penuh air mata," tutup Iwan.

Ia berharap seluruh persoalan yang menyangkut kepentingan hukum dan keamanan negara dapat ditangani secara terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti agar masyarakat memperoleh kejelasan.

Banner Side 1
BAGIKAN :