img

Isu Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran Dinilai Pengalihan Isu di Tengah Dugaan Penyadapan Presiden

IPR menilai isu Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran sebagai pengalihan perhatian publik dari persoalan serius dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Isu Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran Dinilai Pengalihan Isu di Tengah Dugaan Penyadapan Presiden Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai munculnya isu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai isu yang tidak produktif dan cenderung menjadi pengalihan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih serius, yakni dugaan makar dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iwan, publik seharusnya tidak terseret ke dalam spekulasi politik mengenai siapa yang akan menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran. Apalagi, saat ini terdapat persoalan serius yang menyangkut keamanan dan kewibawaan kepala negara, menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam praktik penyadapan terhadap Presiden.

“Isu Dasco menjadi Wapres pengganti Gibran ini menurut saya pengalihan isu yang murahan. Publik sedang dihadapkan pada persoalan serius terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Mengapa perhatian justru digiring pada spekulasi pergantian Wakil Presiden? Ini patut dipertanyakan,” tegas Iwan, Di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan politik biasa. Jika benar terjadi, tindakan tersebut merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara, kewibawaan institusi kepresidenan, dan prinsip loyalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Jangan sampai publik justru sibuk membicarakan siapa pengganti Gibran, sementara substansi persoalan dugaan penyadapan Presiden tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Ini bukan sekadar persoalan Prabowo sebagai pribadi, tetapi menyangkut keamanan Presiden sebagai kepala negara,” ujarnya.

Iwan juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan kegaduhan politik untuk mengaburkan proses penegakan hukum. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.

Menurut Iwan, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa seluruh institusi negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak boleh ada kekuatan di luar mekanisme demokrasi yang mencoba mengintervensi atau melemahkan pemerintahan yang sah.

“Jangan biarkan isu pengganti Wapres menjadi panggung kegaduhan baru yang justru menutupi persoalan lebih besar. Fokus publik harus diarahkan pada pengungkapan dugaan penyadapan Presiden. Negara harus hadir, hukum harus bekerja, dan siapa pun yang bermain di balik perkara ini harus bertanggung jawab,” tutup Iwan Setiawan.

Banner Side 1
BAGIKAN :