img

IPR: MBG 2.0 Jadi Momentum Bersih-Bersih Tata Kelola, Kepala BGN Sudaryono Diminta Pastikan Tak Ada Lagi Kesalahan Berulang

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai transformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi MBG 2.0 merupakan langkah penting untuk membenahi persoalan tata kelola yang selama ini disorot publik. Ia meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan kesalahan sebelumnya tidak terulang dan target MBG Zero Keracunan tercapai.

IPR: MBG 2.0 Jadi Momentum Bersih-Bersih Tata Kelola, Kepala BGN Sudaryono Diminta Pastikan Tak Ada Lagi Kesalahan Berulang Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai peluncuran transformasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi MBG 2.0 merupakan langkah penting untuk membenahi berbagai persoalan tata kelola yang selama ini menjadi sorotan publik. Hal ini disampaikan Iwan di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Menurut Iwan, kehadiran MBG 2.0 harus dimaknai sebagai momentum koreksi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sejak awal. Bukan sekadar mengganti nama atau memperbarui sistem, tetapi memastikan berbagai kelemahan, penyimpangan, dan dugaan penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terulang.

"Kalau kita melihat 18 poin transformasi MBG 2.0, sebenarnya ini merupakan langkah bersih-bersih yang cukup mendasar. Mulai dari persoalan titik dapur, dugaan praktik jual beli proyek, pengadaan barang, insentif yayasan, kebocoran anggaran, sampai pengawasan dan keamanan pangan. Artinya, pemerintah sedang berusaha membenahi persoalan dari hulu sampai hilir," ujar Iwan.

Ia menilai salah satu aspek terpenting transformasi tersebut adalah keberanian melakukan pembenahan internal, termasuk menutup celah bagi oknum yang diduga memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Iwan juga menyoroti perubahan mekanisme insentif yayasan, penertiban portal mitra, penghentian pengadaan bermasalah, serta kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, yang dinilainya penting agar anggaran negara benar-benar digunakan bagi penerima manfaat.

"Program sebesar MBG tentu memiliki daya tarik ekonomi yang besar. Karena itu, jangan sampai ada pihak yang justru menjadikan program strategis Presiden Prabowo ini sebagai ladang bisnis dengan cara-cara yang tidak benar. MBG harus menjadi program pemenuhan gizi, bukan ladang rente," tegasnya.

Iwan menilai MBG 2.0 juga menunjukkan upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi BGN. Kehadiran Radar MBG, pusat pelayanan terpadu, kanal pengaduan masyarakat, hingga sistem CCTV yang terhubung ke pusat disebutnya sebagai instrumen penting pengawasan. Namun, ia mengingatkan teknologi dan aturan baru tidak berarti tanpa ketegasan dalam implementasi.

"Jangan sampai sistemnya sudah bagus, tetapi pelaksanaannya masih kompromistis. Kalau ada dapur yang tidak memenuhi standar, tutup. Kalau ada pegawai yang menyalahgunakan kewenangan, tindak. Kalau ada mitra yang bermain-main dengan anggaran, keluarkan dari sistem dan proses sesuai aturan. Tidak boleh ada tebang pilih," katanya.

Dalam konteks kepemimpinan BGN, Iwan menilai Kepala BGN Sudaryono perlu memastikan seluruh agenda transformasi berjalan konsisten dan belajar dari persoalan pelaksanaan MBG sebelumnya.

"Kepala BGN Sudaryono harus memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak diwariskan ke MBG 2.0. Ini bukan soal siapa yang harus disalahkan, tetapi soal bagaimana kepemimpinan BGN mampu melakukan koreksi, memperbaiki sistem, dan membangun kepercayaan publik," ujarnya.

Menurut Iwan, keberhasilan MBG 2.0 harus diukur dari kemampuannya mengakhiri persoalan keracunan makanan, meningkatkan kualitas menu, menjaga kebersihan dapur, serta memastikan makanan sampai ke anak-anak dalam kondisi layak dan aman dikonsumsi. Ia menegaskan, target utama transformasi harus mengarah pada MBG Zero Keracunan.

"Jangan hanya mengejar berapa banyak dapur yang dibangun atau berapa juta porsi yang dibagikan. Ukuran keberhasilannya adalah apakah makanan yang diterima anak-anak benar-benar bergizi, higienis, aman, dan tepat sasaran. Jangan sampai kuantitas mengalahkan kualitas," tegasnya.

Iwan juga mengapresiasi arah kebijakan MBG 2.0 yang memprioritaskan pembukaan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tinggi, agar MBG tidak terkonsentrasi di perkotaan.

"Semangat MBG adalah memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama mendapatkan asupan gizi yang baik. Karena itu, daerah 3T, wilayah dengan angka stunting tinggi, serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan harus menjadi prioritas," jelasnya.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap kritik. Ia menilai kanal pengaduan anonim dan pusat pelayanan terpadu harus benar-benar dimanfaatkan untuk menampung laporan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

"Jangan lagi ada kesan bahwa kritik terhadap MBG dianggap sebagai serangan terhadap pemerintah. Kritik yang disertai fakta harus dijadikan bahan evaluasi. Pemerintah harus bisa membedakan mana kritik konstruktif dan mana fitnah. Jangan sampai sikap antikritik justru menjadi bom waktu bagi kepercayaan publik," ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Iwan menegaskan MBG merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang harus dijaga keberlanjutannya, sehingga pembenahan tata kelola BGN menjadi kebutuhan mendesak.

"Presiden Prabowo memiliki komitmen besar melalui program MBG. Tugas seluruh jajaran pelaksana adalah menjaga kepercayaan tersebut. MBG 2.0 harus menjadi titik balik: dari program yang menghadapi berbagai persoalan menjadi program yang profesional, transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkas Iwan.

Banner Side 1
BAGIKAN :