img

IPR: Revolusi MBG 2.0 Harus Jadi Momentum Wujudkan MBG Zero Keracunan

Indonesia Political Review (IPR) menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan transformasi tata kelola melalui Revolusi MBG 2.0 harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan menegaskan target utama transformasi tersebut adalah mewujudkan MBG Zero Keracunan.

IPR: Revolusi MBG 2.0 Harus Jadi Momentum Wujudkan MBG Zero Keracunan

Jakarta - Indonesia Political Review (IPR) menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan transformasi tata kelola melalui Revolusi MBG 2.0 harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam menjamin keamanan pangan dan mewujudkan target MBG Zero Keracunan. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif IPR Iwan Setiawan di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Iwan mengatakan transformasi tata kelola MBG tidak boleh berhenti pada pembenahan sistem administrasi, distribusi, maupun peningkatan kapasitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lebih dari itu, transformasi tersebut harus mampu memastikan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat benar-benar aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.

"Revolusi MBG 2.0 harus menjadi titik balik untuk memastikan program ini berjalan semakin baik. Targetnya bukan hanya makanan bergizi tersalurkan kepada masyarakat, tetapi juga memastikan tidak ada lagi kasus keracunan akibat pelaksanaan program MBG. Kita harus menuju MBG Zero Keracunan," ujar Iwan.

Menurutnya, keamanan pangan merupakan fondasi utama keberhasilan program MBG, karena program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tidak boleh justru menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaatnya.

Oleh karena itu, IPR memandang transformasi yang dilakukan BGN perlu diterjemahkan ke dalam standar operasional yang lebih ketat, pengawasan berlapis, serta sistem evaluasi yang terukur di seluruh rantai penyelenggaraan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

"Jangan sampai kita hanya fokus pada berapa banyak porsi makanan yang diproduksi dan didistribusikan, tetapi mengabaikan aspek keamanan pangan. Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan juga dari kualitas makanan dan jaminan bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi," tegasnya.

Iwan menambahkan, BGN perlu memastikan setiap SPPG memiliki standar kebersihan dapur, sanitasi, kualitas air, penyimpanan bahan pangan, serta pengendalian suhu makanan yang sesuai ketentuan. Petugas pengolah makanan juga harus mendapatkan pelatihan yang memadai dan menjalankan prosedur keamanan pangan secara konsisten.

Selain itu, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif. Pemeriksaan lapangan secara berkala, pengujian sampel makanan berbasis risiko, ketertelusuran bahan baku, serta mekanisme pelaporan dan penanganan insiden yang cepat harus menjadi bagian integral dari Revolusi MBG 2.0.

IPR juga mendorong BGN menerapkan sistem evaluasi dan sanksi yang tegas terhadap SPPG maupun mitra penyedia yang terbukti lalai memenuhi standar keamanan pangan. Namun, sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan disertai pembenahan sistem agar kejadian serupa tidak berulang.

"Kalau ditemukan kelalaian, harus ada evaluasi dan sanksi yang tegas. Namun, yang lebih penting adalah mencari akar masalahnya. Apakah ada persoalan bahan baku, proses pengolahan, sanitasi, distribusi, atau lemahnya pengawasan? Semua harus ditelusuri agar penyelesaiannya tidak sekadar reaktif," jelasnya.

Menurut Iwan, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, transformasi tata kelola yang dilakukan BGN harus memastikan bahwa tujuan besar tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang berkualitas, aman, dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan, apabila pemerintah ingin menjadikan MBG sebagai investasi jangka panjang bagi generasi masa depan, maka perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi.

"Revolusi MBG 2.0 harus menghasilkan perubahan yang nyata dan bisa dirasakan masyarakat. Kita ingin program ini semakin profesional, semakin berkualitas, dan semakin terpercaya. Ukuran keberhasilannya jelas: gizi anak-anak terpenuhi, distribusi berjalan baik, dan keamanan pangan terjaga. Target MBG Zero Keracunan harus menjadi komitmen bersama, bukan sekadar slogan," pungkasnya.

IPR berharap transformasi tata kelola MBG dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat.

Banner Side 1
BAGIKAN :