Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, agenda pangan, energi, gizi, dan ekonomi desa layak dinilai dari hasil terukur. Pembenahan pondasi butuh kesabaran publik, tetapi juga evaluasi yang jujur.
Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan
Jakarta - Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pertanyaan yang pantas diajukan bukan "suka atau tidak suka", melainkan "apa yang sedang dibangun, dan sudah sampai mana?"
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, memakai perumpamaan rumah. Bila pondasinya rapuh, mempercantik dinding dan atap tidak cukup. Pondasi harus dibenahi, meski prosesnya tidak nyaman. Perumpamaan itu menarik karena menuntut dua hal sekaligus: kesabaran menunggu hasil, dan keberanian memeriksa apakah pembenahan benar-benar berjalan.
Pangan dan energi
Pemerintah menargetkan swasembada delapan komoditas pangan dan menurunkan harga pupuk sekitar 20 persen. Di sektor energi, mandatori biodiesel B50 dan rencana penghentian impor solar mulai 1 Juli 2026 diklaim dapat menghemat devisa hingga Rp170 triliun. Angka itu adalah proyeksi pemerintah. Yang perlu dipantau publik adalah realisasi produksi, ketersediaan bahan baku, kualitas bahan bakar, dan efisiensi biaya.
Manusia sebelum beton
Program Makan Bergizi Gratis dilaporkan telah menjangkau lebih dari 55,1 juta penerima melalui 19.188 SPPG di 38 provinsi. Skala itu mengesankan, tetapi Iwan benar bahwa ukuran keberhasilannya bukan jumlah penerima. Yang menentukan adalah apakah anak-anak mendapat makanan yang aman dan bergizi, tumbuh lebih sehat, dan belajar lebih baik. Karena itu pengawasan mutu, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran tidak bisa ditawar. Hal serupa berlaku bagi pemeriksaan kesehatan gratis dan Sekolah Rakyat.
Angka makro dan rasa di meja makan
Data BPS menunjukkan ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025 (5,03 persen pada 2024). Kemiskinan turun dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen pada September 2025, dan IPM naik dari 75,02 menjadi 75,90. Ini kabar baik. Namun statistik baru bermakna bila terasa dalam lapangan kerja, pendapatan, dan daya beli. Selama jarak antara angka dan pengalaman warga belum tertutup, klaim keberhasilan masih perlu disertai kerendahan hati.
Kekayaan negara dan ekonomi desa
Hilirisasi, Danantara, Bank Emas, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih punya logika yang sama: nilai tambah dan pemerataan. Pemerintah menyebut pengelolaan emas dalam ekosistem Bank Emas mencapai sekitar 153 ton atau sekitar US$20 miliar. Ukuran akhirnya, kata Iwan, bukan besarnya aset yang dikelola, melainkan produktivitas dan manfaat bagi rakyat. Koperasi desa, misalnya, harus hidup sebagai usaha dengan pengurus kompeten dan model bisnis jelas, bukan organisasi di atas kertas.
Kritik sebagai alat koreksi
Pemerintah menyatakan telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan. Jumlah itu belum berarti apa-apa tanpa konsistensi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, dan pengukuran hasil yang terbuka. Di titik ini, kritik publik bukan musuh. Selama berbasis fakta, ia adalah mekanisme koreksi yang menjaga program tetap tepat sasaran. Iwan menyebutnya dengan baik: empati kepada pemerintah bukan menutup mata pada kekurangan, melainkan memberi ruang pembenahan sambil tetap kritis.
Dua tahun pertama adalah modal, bukan garis finis. Rapor sesungguhnya akan ditulis oleh hal-hal yang bisa diperiksa warga: harga yang terjangkau, anak yang sehat, desa yang berdaya, dan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan.
Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).