Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemberhentian Kalapas Cibinong dan mundurnya Dirjen Pemasyarakatan tidak menutup penyelidikan pidana. Kasus ini terkait temuan Ombudsman soal hunian berfasilitas khusus di Lapas Cibinong.
Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra tidak menutup peluang kasus dugaan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, berlanjut ke ranah pidana. Peluang itu bergantung pada hasil investigasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Yusril mempersilakan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kejaksaan mengusut dugaan korupsi di lapas tersebut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Ia juga tidak menutup kemungkinan penindakan terhadap mantan Kalapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, jika ditemukan perbuatan pidana.
"Kami akan mengapresiasi langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum," kata Yusril, Jumat (9/10/2026).
Yusril menyatakan pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi juga tidak menutup kemungkinan investigasi pidana. Ia menyebut belum tentu Mashudi bersalah secara langsung, dan berharap tidak ada kesalahan pidana yang dilakukannya. Penanganan kasus, menurut Yusril, harus tetap berdasarkan fakta dan bukti.
Kasus ini bermula dari temuan Ombudsman RI terkait hunian warga binaan dengan fasilitas khusus saat inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Pemeriksaan internal Kementerian Imipas membenarkan adanya pelanggaran. Kementerian kemudian mencopot Kalapas Wisnu, dan 16 aparatur sipil negara (ASN) lainnya dikenai sanksi. Mashudi mengundurkan diri dari jabatan Dirjen Pemasyarakatan pada Kamis (1/10/2026).