img

Survei LKPI Sebut Kepuasan Kinerja 80,7 Persen, IPR: Prabowo Punya Modal Kuat Memasuki Tahun Ketiga Pemerintahan

Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 80,7 persen dan tingkat kepercayaan 82,1 persen. Indonesia Political Review (IPR) menilai angka itu sebagai modal kuat, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terlena.

Survei LKPI Sebut Kepuasan Kinerja 80,7 Persen, IPR: Prabowo Punya Modal Kuat Memasuki Tahun Ketiga Pemerintahan Foto: Presiden Prabowo Subianto

Jakarta - Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80,7 persen, sementara tingkat kepercayaan publik mencapai 82,1 persen. Hasil itu dinilai menjadi sinyal positif menjelang dua tahun kepemimpinan Prabowo.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai angka tersebut menunjukkan pemerintahan Prabowo masih memiliki tingkat penerimaan dan legitimasi publik yang sangat kuat.

"Angka kepuasan 80,7 persen dan kepercayaan 82,1 persen merupakan modal politik dan sosial yang sangat kuat bagi Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan apresiasi sekaligus kepercayaan terhadap arah pemerintahan," ujar Iwan.

Menurut Iwan, tingginya kepuasan publik tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang mulai dirasakan langsung masyarakat. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai bagian penting dari persepsi positif tersebut.

"Publik tentu tidak hanya menilai pemerintah dari pernyataan politik, tetapi dari kebijakan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika program pemerintah semakin menyentuh kebutuhan masyarakat, wajar jika tingkat kepuasan dan kepercayaan ikut meningkat," katanya.

Iwan menambahkan, tingkat kepercayaan 82,1 persen juga memperlihatkan Prabowo masih dipandang sebagai figur yang memiliki kapasitas dan keberanian mengambil keputusan strategis. Namun, IPR mengingatkan agar tingginya angka survei tidak membuat pemerintah terlena.

"Survei ini harus dibaca bukan sebagai alasan untuk berpuas diri, tetapi sebagai mandat publik agar pemerintah bekerja lebih keras. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kepercayaan tersebut," tegas Iwan.

Ia menyebut sejumlah persoalan tetap harus menjadi perhatian, yakni daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas birokrasi.

Iwan menilai dua tahun pertama pemerintahan merupakan fase membangun fondasi kebijakan, sedangkan tahun ketiga dan seterusnya harus menjadi fase memastikan kebijakan itu berdampak lebih konkret.

"Kepercayaan publik adalah modal, tetapi kinerja adalah pembuktian. Karena itu, pekerjaan rumah pemerintah ke depan adalah mengubah kepercayaan tersebut menjadi hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Iwan.

Banner Side 1
BAGIKAN :