Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran Rakabuming Raka dapat memengaruhi legitimasi, elektabilitas, dan dukungan partai pada Pilpres 2029. Menurutnya, putusan itu tidak otomatis melarang Gibran maju.
Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menimbulkan persoalan bagi masa depan politiknya, khususnya menghadapi Pilpres 2029.
Menurut Iwan, secara hukum perlu dibedakan antara pernyataan MK yang menyebut tidak menemukan bukti dan pernyataan eksplisit bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Putusan itu, kata dia, tidak otomatis berarti Gibran dilarang maju pada 2029. Namun, ketidakpastian status pendidikan dapat kembali menjadi isu saat proses verifikasi pencalonan, baik oleh penyelenggara pemilu, partai politik, maupun publik.
Iwan menilai dampak yang lebih besar berada pada ranah legitimasi. Pilpres tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga oleh kepercayaan publik dan kesediaan partai mengusung kandidat. Jika isu pendidikan terus muncul hingga 2029, menurutnya Gibran berpotensi menghadapi beban legitimasi yang berulang.
Ia menambahkan, polemik ini juga dapat memengaruhi elektabilitas Gibran, meski tidak otomatis. Pengaruhnya bergantung pada durasi isu, kemampuan menjelaskan persoalan, serta kondisi politik dan kinerja pemerintahan menjelang 2029.
Dari sisi partai politik, Iwan menyebut partai akan menghitung peluang dan risiko secara rasional. Hubungan politik saja dinilai tidak cukup, karena partai juga mempertimbangkan elektabilitas, basis pemilih, tingkat penerimaan publik, potensi sengketa hukum, dan peluang menang. Kalkulasi itu, menurutnya, juga dapat memengaruhi Presiden Prabowo Subianto dan partai pendukung dalam menentukan figur yang paling berpeluang menang dan berisiko paling kecil.
Iwan menyebut Gibran dapat mengalami apa yang ia sebut "penguncian politik" jika persoalan persyaratan pendidikan tidak segera memperoleh kepastian dan elektabilitasnya tidak kompetitif. Penguncian itu, kata dia, tidak selalu berasal dari larangan hukum, tetapi bisa muncul dari keputusan partai yang menilai pencalonannya terlalu berisiko.
Menurut Iwan, dampaknya bergantung pada kepastian dokumen pendidikan, penilaian publik terhadap legitimasi Gibran, perkembangan elektabilitas, serta kalkulasi partai dan koalisi pendukung.