Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menceritakan pengalamannya saat memimpin MK, di mana lembaga tersebut pernah membatalkan hasil pemilihan kepala daerah dan mendiskualifikasi pemenangnya karena terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Cerita ini kembali mengemuka di tengah proses persidangan gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di MK.
Foto: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD kembali menceritakan pengalamannya semasa memimpin MK, di mana lembaga tersebut pernah membatalkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) dan mendiskualifikasi pemenangnya karena terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan sejak awal.
Mahfud menjelaskan, MK di bawah kepemimpinannya pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga pihak yang semula menang dinyatakan diskualifikasi dan pihak yang kalah naik menggantikannya.
"Ketika saya menjadi Ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik," kata Mahfud, dikutip Rabu (30/9/2026).
Ia memberikan tiga contoh kasus yang pernah ditanganinya. Pertama, pembatalan dan pelaksanaan ulang Pilkada Jawa Timur 2008 antara Khofifah Indar Parawansa dan Soekarwo alias Pakde Karwo. Kedua, Pilkada Bengkulu Selatan, di mana pemenang pilkada didiskualifikasi setelah terbukti pernah dipenjara tujuh tahun dalam kasus pembunuhan, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sejak awal berdasarkan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ketiga, Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, yang menurutnya memiliki pola serupa dengan kasus Bengkulu Selatan.
"Misalnya saya sebut contohnya, hasil Pemilukada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang. Dua, hasil Pilkada Bengkulu Selatan yang menang didiskualifikasi, yang bawahnya langsung naik. Tiga, hasil Pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya," ujar Mahfud.
Cerita ini kembali mengemuka di tengah proses persidangan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dilayangkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon ke MK, terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mahfud sendiri sebelumnya mengaku sempat diajak Denny Indrayana untuk turut menjadi pemohon dalam gugatan tersebut, namun memilih menolak karena berstatus sebagai eks kontestan Pilpres yang berhadapan langsung dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran, sehingga khawatir keterlibatannya justru dinilai bermuatan politis.
Dalam kesempatan lain, Mahfud juga memproyeksikan MK akan mengabulkan sebagian petitum yang diajukan Denny Indrayana, dengan kemungkinan menempuh langkah rechtsvorming atau penciptaan hukum, sebagaimana pernah ia terapkan saat menangani kasus pembatalan Dirwan Mahmud sebagai pemenang Pilkada Bengkulu Selatan 2008, meski saat itu MK sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan gugatan serupa.